• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu Serentak 2017

Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kuansing, Bapilu Hanura Riau: Harus Ada Sanksi Berat.

14 June
16:45 2019
1 Votes (5)

KBRN, Pekanbaru: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Hanura Provinsi Riau, Suhardiman Amby yang melaporkan dugaan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU kabupaten kuantan Singingi menyebutkan sebagai pengadu pihaknya menginginkan pemilu yang benar  dan jujur ,adil serta terselenggara sebaik-baiknya oleh KPU.

Namun kata anggota DPRD Riau itu , KPU Kuansing banyak membuat kebijakan yang bertentangan dengan UU dan  PKPU oleh karenanya pihaknya menyampaikan ke DKPP bahwa para penyelenggara pemilu di Kuansing perlu dilakukan pemeriksaan secara tuntas.

"Kita inginkan penyelenggara pemilu yang sehat jujur adil transparan dalam membentuk pemimpin bangsa baik, DPR ataupun  DPRD ,maka kita sampaikan semua dugaan pelanggaran itu ke DKPP," sebut Suhardiman Ambi, Jum'at (14/06/19), usai sidang Perdana Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Pekanbaru .

Sidang perdana Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Hanura Provinsi Riau, Suhardiman Amby yang melaporkan dugaan atas ketidaktransparanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuantan Singingi (Kuansing) sebagai penyelenggara Pemilu 2019.

Sidang dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan teradu ini dimulai pukul 09.00 WIB. Suhardiman sebagai pelapor pun menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kuansing. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memberi kesempatan pihak KPU Kuansing untuk menjawab.

Lebih jauh Suhardiman Ambi mengatakan ada 9 pokok aduan itu ,yang  adalah keluh kesah semua partai politik yang di perlakukan sama, dalam penyelenggaraan Pemilu serentak April lalu, seperti yang hak nya tidak di berikan, hak suara, hak menyampaikan pendapat, hak data, disini  KPU sudah menabrak aturan itu semua.

"inilah keinginan kita agar ada tindakan rasional yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku kalau ada pelanggaran di hukum, ya di ambil tindakan hukum," paparnya

Dengan demikian lanjutnya , akan ada  KPU yang memiliki kompetensi, taat hukum tanpa membuat aturan sendiri , dan  sudah saatnya  memberikan pendapat yang benar sesuai salurannya melalui DKP.

"Kita minta DKPP memberikan tindakan tegas, sanksi berat dan sedang atau pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat," ujarnya.

Pasalnya kata Suhardiman Ambi pelanggaran yang dilakukan KPU Kuansing sudah mengangkangi hak partai politik dan hak pemilih, untuk itu diharapkan DKPP menilai sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya seadil-adilnya.

Dia menambahkan semua yang disampaikan KPU Kuansing dalam Sidang Perdana Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu hanya normatif, berbeda dengan fakta di lapangan, sementara yang disampaikan dari pengadu , Bapilu Hanura Riau adalah apa yang di lihat dan di rasakan apa yang dilakukan terhadap Parpol.

Untuk itu menurutnya Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Hanura Provinsi Riau berharap Dewan kehormatan penyelenggara pemilu - DKPP- dapat   membuat  keputusan seadil-adilnya terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan  KPU Kuansing.(ls)

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00