• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Komisi IV DPR RI Tuntut Jaminan Kepastian Negara Pada Hutan Adat

7 November
18:31 2019
0 Votes (0)

KBRN, Palangka Raya : Sebagai salah satu prinsip penanganan kebakaran hutan dan lahan, Komisi IV DPR RI menegaskan perlunya jaminan kepastian negara kepada hutan adat. Jangan sampai justru korporasi mendapatkan kemudahan  aspek administrasi pertanahan sedangkan rakyat asli tergusur  dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat.

Hal ini disampaikan salah satu anggota Komisi IV, Dedy Mulyadi soal prinsip penanganan karhutla. Deddy mengatakan pihaknya berkeinginan mendorong masyarakat  menjadi manusia yang bersalah, karena lemahnya kemampuan mereka melakukan advokasi diri. Untuk itu, perlu  upaya perlindungan mulai dari penjelasan, pengelolaan, termasuk jaminan kepastian Negara bagi  hutan adat. Jangan sampai justru korporasi mendapatkan kemudahan  aspek administrasi pertanahan sedangkan rakyat asli tergusur  dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Komisi IV juga meminta  Pemerintah tak hanya melabeli atau menuntut dan menyegel korporasi atau perusahaan.

“ Dalam hal ini Kementrian lingkungan Hidup harus mengidentifikasi siapa pemilik perusahaan dan CEO  dan mereka tidak diperbolehkan lagi  berbisnis di lingkungan dan hutan tertentu  manakala terbukti  sudah tidak memiliki tanggung jawab social dan lingkungan”, jelasnya.

Komisi IV DPR RI , lanjut Deddy juga meminta adanya tenaga pendamping, untuk monitoring sejak awal ketika kebarakaran akan tejadi . Setiap yang akan membuka lahan baik korporasi dan masyarakat harus ada regulasi yang mengatur sehingga ketika membuka hutan  harus ada tenaga pendamping dan antisipasi ketika terjadi kebakaran . (NATA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00