• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Polemik Tenaga Kontrak Pemprov Kalteng TMS Berakhir Pemanggilan Kerja Kembali

5 November
09:43 2019
0 Votes (0)

KBRN, Palangka Raya: Polemik tenaga kontrak Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada evaluasi 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berujung pemanggilan kerja kembali.

Salah satu Tenaga Kontrak Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Putri Gandini, mengaku senang karena perjuangan mereka setahun lebih akan berujung dengan hal yang baik. Pada Senin kemarin eks tenaga kontrak lingkup Pempro Kalteng dipanggil untuk didata kembali guna dikembalikan ke instansi tempat mereka dulu bekerja.

“Saya senang karena akhirnya perjuangan ini akan berujung. Kemudian hasilnya juga sepertinya baik. Dan semoga ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Supaya sistemnya bisa lebih baik lagi, diperbaiki lagi. Dan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kita semua termasuk juga untuk semua masyarakat bahwa hal-hal yang bersifat pemerintahan dan anggaran itu wajib transparansi. Jadi kita sebagai masyarakat juga jangan takut untuk menanyakan hal-hal yang harusnya bersifat transparan,” ujarnya kepada RRI pada Selasa (5/11/2019) di Palangka Raya. 

Putri sendiri mengaku masih menimbang apakah akan kembali ke instansi tempat ia pernah bekerja. Sebab saat ini ia telah bekerja di salah satu lembaga pendidikan swasta di Palangka Raya. 

Ditemui di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, mengatakan pemanggilan kembali ratusan eks tenaga kontrak tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi dari Ombudsman. 

“Kita setelah kita ada pertemuan dengan Ombudsman terus kita sepakat kita tarik kembali ya sudah nggak apa-apa. Kemarin mereka laporan sampai ke Ombudsman pusat. Kita menindaklanjuti dari hasil rekomendasi Ombudsman pertemuan kita. Semua yang TMS dipanggil kembali,” tuturnya. 

Menurut Sekda Kalteng, saat ini Badan Kepegawaian Daerah sedang mendata ulang tenaga kontrak untuk pengaturan penempatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 
Sebelumnya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan surat kepada kepala perangkat daerah untuk memanggil tenaga kontrak yang terkena TMS pada saat evaluasi tahun 2018 serta mempekerjakan kembali mulai tahun anggaran 2020. 

Sementara itu, Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Denny Riswanda, mengatakan kasus tenaga kontrak di lingkup Pemprov Kalteng yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ini sudah pernah ditangani Ombudsman Perwakilan Kalteng. Saat itu Ombudsman Kalteng mengeluarkan rekomendasi dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Namun karena tidak dilaksanakan pihak Pemprov Kalteng, laporan tersebut dilimpahkan ke bagian Resolusi dan Monitoring Ombudsman Pusat. 

“Memang ditemukan indikasi maladministrasi atas evaluasi tekon di tahun 2018 sehingga kami melakukan tindakan korektif ke Pemprov Kalteng waktu itu,” ujarnya ketika dihubungi via telpon. 
Denny menegaskan Pemprov Kalteng wajib melapor ke Ombudsman paling lambat Desember dan sudah harus ada keputusan tenaga kontrak TMS untuk dipekerjakan kembali. 

Dari total sekitar dua ribu lebih tenaga kontrak di lingkup Pemprov Kalteng, sebanyak 206 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes evaluasi tenaga kontrak tahun 2018. Sebagian eks tenaga kontrak sudah ada yang mendapat pekerjaan di perusahaan swasta dan ada juga yang telah diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00