• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan di Kalteng

6 August
18:10 2019
0 Votes (0)

KBRN, Palangka Raya: "Cari tahu lokasi kebakaran, siapa pemilik lahan. Kita tidak bisa seperti ini terus. Kita telah kehilangan waktu hanya untuk memadamkan api,” ujar Kepala BNPB. Itulah dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jend. TNI Doni Monardo, dalam kunjungan kerjanya ke Palangka Raya beberapa waktu lalu. 

Menyusul arahan untuk mencari para pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalteng, aparat berwajib di Kalteng terus memburu pelaku. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Palangka Raya, AKP Nandi Indra Nugraha, hingga saat ini upaya penyelidikan dilakukan terhadap 54 titik api bekas lokasi kebakaran. Satu kasus bahkan telah masuk dari  tahap penyelidikan ke tahap penyidikan yang melibatkan satu  pelaku pembakaran.

“Tetap upaya dari kami Streskrim Polresta Palangka Raya untuk mengungkap siapa tersangka  pembakar itu tetap dilakukan. Kendala-kendala di lapangan kami hadapi yaitu terkendala minimnya saksi-saksi. Ada satu tingkat penyidikan itu karena tersangka tertangkap tangan,” ujarnya kepada RRI pada Selasa (6/8/2019).

Minimnya saksi-saksi membuat banyaknya titik api tidak sebanding dengan jumlah pelaku pembakaran yang tertangkap. Hingga saat ini baru 6 kasus yang melibatkan 6 tersangka pelaku pembakaran lahan se-Kalimantan Tengah yang ditangani aparat kepolisian.

Total luas lahan untuk kasus kebakaran yang ditangani pihak kepolisian se-Kalteng baru mencapai 2,4 hektar lebih. Sementara luas lahan yang terbakar se-Kalteng sudah mencapai ribuan hektar.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan penanganan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan untuk korporasi dan perorangan dilakukan secara berbeda.

Untuk pelaku pembakaran oleh perorangan diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Karhutla. Sementara untuk pelaku pembakaran oleh korporasi ditindak sesuai UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Penegakan hukumnya dimana pasal-pasal yang kita pakai;  KUHP UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Perda Kalteng Nomor 5 tahun 2003 tentang pengendalian Karhutla,” ujarnya.  

Pelaku pembakaran lahan oleh perorangan diancam pidana 12 tahun penjara apabila terbukti sengaja melanggar ketentuan. Sementara bagi tersangka yang terbukti menyebabkan kebakaran lahan akibat kelalaian diancam pidana 5 tahun penjara.

Menurut Kombes Pol Hendra Rochmawan upaya pencegahan lebih baik daripada penegakan hukum. Namun upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dinilai masih belum dilakukan secara sinergis.

Ditambahakan Kabid Humas Polda Kalteng, dalam menangani  tindak pidana Karhutla seluruh sumber daya yang terkait penegakan hukum harus diberdayakan secara optimal.

Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah, Mofit Saptono, mengatakan selama ini pihaknya bersama TNI, Polri dan masyarakat berupaya menanggulangi meluasnya areal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Namun kebakaran hutan dan lahan yang disebut-sebut 99 persen disebabkan ulah manusia masih juga terus terjadi. “Badan Penanggulangan Bencana ini bukan institusi yang menangani orang-orang yang sakit jiwa seperti ini demikian juga TNI dan Polri. Mohon maaf saya agak keras berbicara ini. Saya sampaikan ini orang aneh ini siapapun orangnya kalau kita sepakat 99 persen (kebakaran diakibatkan ulah manusia) itu bukan saya loh ya yang ngomong, sudah analisis mendalam itu,” ujarnya dengan nada kesal.

Plt. Kalaksa BPBPK Kalteng ini juga menyayangkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak melakukan upaya mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di sekitar pemukiman sendiri dan justru sibuk mencari-cari petugas.

Menurutnya masyarakat seharusnya turut membantu memadamkan api dengan kemampuan yang dimiliki sebelum petugas datang ke lokasi kebakaran lahan.

Mofit menambahkan upaya mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah bukan semata tugas pemadam kebakaran maupun TNI-Polri. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk terlibat menjaga rumah bersama Provinsi Kalimantan Tengah dari bencana kabut asap yang hanya akan merugikan semua pihak.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00