• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

DPRD Sumbar Menyesali Keterlambatan OJK Terhadap UKK Pemilihan Direksi Bank Nagari

25 February
14:15 2020
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyesali keterlambatan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) melakukan Uji Kemampuan dan kepatutan (UKK) pada pemilihan lima direksi Bank Nagari.

"OJK sangat terlambat, dan kita sangat sesali itu," ujar Ketua Komisi III DPRD sumatera Barat Afrizal saat rapat dengar pendapat dengan praktisi dan akademisi, di Ruang Khusus I DPRD Sumbar, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, keterlambatan UKK akan berdampak buruk terhadap kinerja Bank Nagari. Apalagi saat ini Bank Nagari hanya dikendalikan dua orang direksi, sehingga dapat mengakibatkan perlambatan dalam bekerja. Semestinya proses UKK harus cepat dilaksanakan, karena  jika diperlambat dapat menimbulkan kecurigaan publik.

"Jika kandidat tidak memenuhi syarat, lakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali untuk mencari pengganti. Bukan dengan memperlambat UKK," sebutnya. 

Lanjut Politisi Golkar ini, Bank Nagari memiliki aset yang tidak sedikit mencapai Rp24 triliun untuk itu pengelolaan harus tepat. Kinerja optimal akan dapat mempengaruhi pendapatan dan memberikan deviden pada pemerintah daerah.

Melihat polemik yang berkembang terhadap pemilihan direksi Bank Nagari, sebut Afrizal, DPRD perlu melakukan uji Undang-Undang (UU). Apakah proses tersebut menggunakan acuan UU pemerintah daerah atau perseroan terbatas.

"Kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka, harus mengikat hingga ke seluruh proses. Namun jika memakai Undang-Undang Perseorangan Terbatas (PT) maka lakukan secara masif. Namun kenyataannya setiap tahun permodalan Bank Nagari dianggarkan pada APBD kabupaten/kota dan provinsi, artinya itu BUMD," jelasnya.

Afrizal menambahkan, agar tidak salah langkah dalam mengambil sikap terkait pemilihan direksi Bank Nagari, maka Komisi III DPRD Sumatera Barat pun meminta pendapat dari akademisi dan prakitisi hukum. 
 
"Kita ingin melihat  seberapa jauh eksistensi dan aplikasi terhadap undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kita uji undang-undang, sehingga nantinya DPRD jangan salah langkah dalam mengambil sikap di lapangan terhadap pemilihan direksi Bank Nagari. DPRD Sumatera Barat hanya ingin menyelamatkan Bank Nagari agar tetap eksis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah sehingga prosesnya harus jelas," tuturnya. 

Afrizal menyayangkan OJK perwakilan Sumatera Barat  tidak hadir dalam rapat dengar pendapat ini, sehingga akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap OJK. 

"Kita sayang ini, padahal kita butuh kehadiran mereka tetapi malah tidak datang," sebutnya.

Sementara itu, Akademisi dan Praktisi Hukum Sumatera Barat, Miko Kamal mengatakan, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu unik, karena hampir sama dengan BUMN.  Meski BUMD, tetapi pengelolaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dalam proses pemilihan Direksi Bank Nagari, tidak ada yang boleh melakukan intervensi karena semua telah diatur dalam sejumlah regulasi," sebutnya.

Miko menambahkan, peran OJK mesti optimal, dalam menentukan direksi. Setelah proses yang dilakukan, akan ditentukan kembali pada proses RUPS.

"Rekomendasi OJK harus dipertimbangkan. Itu semua jika ingin bank terkelola dengan baik," katanya

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00