• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Ketua DPRD Sumbar Nilai Seleksi Pemilihan Direksi Bank Nagari Menyalahi Aturan

18 February
13:30 2020
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat meminta gubernur melakukan pemilihan atau seleksi ulang calon direksi Bank Nagari. Alasannya proses yang dilakukan  tidak mengacu kepada dua peraturan yang telah dibuat negara.

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, menilai proses pemilihan direksi Bank Nagari yang berlangsung saat ini menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 yang mengantur tentang pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.

Padahal dua peraturan tersebut, kata Supardi, merupakan turunan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terutama pada bab 12, mengatur tentang BUMD dimana jelas disebutkan aturan soal pengelolaan BUMD dari pasal 341 sampai pasal 343.

"Gubernur bilang mana lebih tinggi undang-undang dibandingkan dengan PP atau Permendagri? Semua orang pasti tahu undang-undang lebih tinggi. Namun logikanya tidak seperti itu dalam persoalan ini," sebutnya saat dihubungi RRI di Padang, Selasa (18/2/2020).

Supardi mengatakan, semestinya gubernur tidak membenturkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena keduanya memiliki posisi yang sama. Namun, dalam pemilihan direksi Bank Nagari, mestinya merujuk UU No 23 Tahun 2014, bukan Undang-undang nomor 21 Tahun 2011.

"Coba gubernur lihat lagi UU nomor 21 tahun 2011 itu, tidak ada satupun pasal ditemui di sana yang memuat masalah BUMD termasuk soal pemilihan direksi bank daerah. Apa lagi terkait masalah kelembagaan, pemilihan direksi, manajemen dan sebagainya. Nah ini kan sudah salah kaprah,” tuturnya. 

Politisi Partai Gerindra ini menilai gubernur, telah salah mengambil pedoman peraturan tentang pemilihan direksi Bank Nagari. Ia menilai, mestinya peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2016 itu tidak dipakai lagi. Sebab sudah ada aturan yang lebih jelas mengatur setahun sesudahnya yaitu PP Nomor 54 Tahun 2017, kemudian Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Aturan soal BUMD selanjutnya mengacu kepada dua aturan itu, karena sudah batal aturan sebelumnya sebab ada aturan baru berlaku.

“UU OJK hanya menjelaskan kedudukan dari lembaga OJK itu sendiri. Bahkan, dalam undang-undang itu ada pasal yang membatasi kewenangan OJK yaitu pada pasal 7," ungkapnya.

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menambahkan, jika gubernur terus bersikukuh, DPRD akan kembali melayangkan surat.

“Gubernur jangan main-main. Ini aset daerah. Seharusnya gubernur membuka ruang untuk diskusi, biar jelas semuanya. Selama ini gubernur tidak melibatkan DPRD, padahal semestinya kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini,” tuturnya.

Supardi berharap, persoalan ini dapat segera dituntaskan, agar Bank Nagari tidak menjadi korban. Sebab nantinya nasabah akan menjadi tidak percaya terhadap keberadaan Bank Nagari.

"Bank itu prinsipnya trust, kalau begini terus kasihan Bank Nagari," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membantah proses seleksi tak sesuai aturan. Menurutnya, proses pemilihan Direksi Bank Nagari juga sudah dibicarakan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, UU OJK adalah lex spesialis (UU khusus) yang dipakai untuk pemilihan direksi bank nagari.

"Kita sudah menjalani sesuai Undang-undang OJK, yang disurati DPRD itu kan hanya PP. Coba, mana tinggi Undang-undang dibandingkan PP?," sebutnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00