• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal Tinggal Penyempurnaan

13 January
15:30 2020
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Komisi V DPRD Sumatera Barat menargetkan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dapat ditetapkan menjadi perda pada triwulan pertama tahun ini. 

Hal ini ditegaskan saat Seminar Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sumatera Barat, Senin (13/1/2020).

Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Barat Syahrul Furqan mengungkapkan, tidak banyak lagi tahapan yang tertinggal dalam penyelesaian Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hanya tinggal penyempurnaan berupa mengakomodir masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang.

"Tinggal penyempurnaan, dan masukan dari lintas sektor. Akhir Februari kami targetkan dapat diselesaikan," sebutnya. 

Syahrul berharap dengan adanya Perda Penyelenggaraan Pariwisata Halal, akan membuka peluang yang lebih besar dalam segmen pariwisata di Sumatera Barat. Selain itu, pengunjung mendapatkan kepastian hukum terhadap produk-produk halal.

"Hadirnya perda ini nantinya akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan," ungkapnya. 

Sementara itu, peserta seminar Ketua Biro Advokasi dan Hukum Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumatera Barat Hermansyah berharap, agar nantinya setelah perda ditetapkan, Pemerintah daerah melalui walikota dan bupati untuk dapat sejalan membuat peraturan tentang penyelenggaraan pariwisata halal.

"Pemda harus segera menindaklanjuti, agar kami di lapangan yang berhubungan langsung dengan wisatawan dapat pula menjalankannya," katanya. 

Peserta seminar lainnya, Sekretaris LKAAM Sumatera Barat M Natsir menyebutkan, konsep pariwisata halal harus disesuaikan dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) Hendaknya ketika masuk ke daerah wisata harus memakai pakaian budaya minang. Wisatawan bisa mendapatkan pakaian tersebut, dari masyarakat sekitar yang menyewakannya, sehingga masyarakat pun mendapatkan keuntungan.

"Inti pariwisata itukan adalah memberikan pemasukan bagi daerah. Jadi kita harus dapat memanfaatkan keberadaan perda jni nantinya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00