• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pendataan dan Pengelolaan Aset Pemprov Sumatera Barat Tidak Jelas

7 January
13:15 2020
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Komisi III DPRD Sumatera Barat menilai pendataan tentang pengelolaan dan pemanfataan aset daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih kacau. Sebab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki database yang rinci terkait aset daerah. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPRD Sumatera Barat, Hidayat saat dengar pendapat dengan mitra kerja, Selasa (7/1/2020).

Menurut Hidayat, padahal DPRD Sumatera Barat sudah mengeluarkan rekomendasi sejak dua tahun yang lalu, agar pengelolaan dan pemanfaatan aset segera dilakukan. Sebab aset yang tidak produktif, malah akan menambah beban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Tentu dimulai dari database, mana yang berbentuk bangunan, aset bergerak, tidak bergerak dan kondisinya seperti apa sekarang," katanya.

Semestinya, sebut Hidayat pemanfaatan aset yang jelas dapat menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pengelolaan dan pemanfaatan aset, saat ini harus menggunakan kemajuan informasi teknologi.

"Jika sudah mengunakan informasi teknologi tentu akan lebih mudah untuk didata dan jelas keberadaannya," ungkapnya.

Ia menambahkan, aset likuidasi dua BUMD yakni PT Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumatera Barat hingga saat ini pun belum jelas. Padahal ada aset bergerak yang nilainya akan berkurang, jika tidak dilakukan pelelangan, bisa menimbulkan potensi kerugiaan.

"Kami sadari ini kerjanya tidak sederhana dan tidak murah karena berbenturan dengan pihak ketiga. Akan tetapi persoalan aset ini harus jelas keberadaannya," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat, Afrizal menyebutkan, rapat dengan mitra kerja adalah dalam rangka mengevaluasi. Sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki DPRD. Ia berharap seluruh masukan dan saran yang diberikan DPRD pada OPD mitra kerja segera ditindaklanjuti.

"OPD mitra kerja komisi III harus segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang diberikan DPRD," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi pengadaan dan Pengelolaan BMD Setdaprov Sumbar Syafrizal mengatakan, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk melakukan pendataan aset. Namun untuk pengelolaan dan pemanfaatan seringkali berbenturan dengan pihak ketiga.

"Tahun ini kita sudah kembali mengambil alih pengelolaan aset GOR H Agus Salim yang sebelumnya berada di Kota Padang," katanya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00