• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Jusuf Kalla Ingin UN tetap Dipertahankan Tanpa Menggunakan Sistem “Dongkrak”

5 December
16:48 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang; Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat tanggapan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Jusuf Kalla, UN merupakan instrumen untuk mendorong agar siswa berusaha keras dalam belajar, untuk menentukan kualitas pendidikan di negeri ini. UN dinilai masih relevan diterapkan sebagai cara untuk menyamakan standar kualitas pendidikan. Apalagi, saat ini infrastruktur dan sarana pendidikan di Indonesia terbilang sudah hampir merata.

Jusuf Kalla membeberkan, standar lulus UN di Malaysia atau Singapura adalah 7. Indonesia pada UN kali pertama di tahun 2003, dengan terpaksa mematok angka kelulusan 4. Hasilnya 14 persen siswa tidak lulus.

“Kemudian tiap tahun standar kelulusan UN di Indonesia dinaikkan 0,5 sampai nilai 6 seperti sekarang, artinya secara bertahap ada peningkatan mutu,” ulasnya dalam orasi ilmiah ketika menerima gelar Doktor kehormatan bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Jusuf Kalla menjelaskan, berpuluh-puluh tahun Indonesia menerapkan evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas). Sistem ini menggunakan standar ganda. Jika nilai siswa jelek maka didongkrak dengan meningkatkan nilai mata pelajaran yang tidak di Ebtanaskan.

“Kalau seperti itu, anak-anak itu semua bakal lulus dalam ujian. Para pejabat seperti bupati atau wali kota juga turut menekan sekolah dan guru agar meluluskan murid-murid 100 persen. Akhirnya, anak-anak merasa tidak perlu belajar, toh pasti lulus juga,” bebernya.

Dengan kondisi itu, terang Jusuf Kalla, UN merupakan instrumen penting. Selain itu, UN harus bisa diterapkan dengan standar tinggi, serta sama di seluruh Indonesia.

“Penciptaan standar dan peningkatan mutu pendidikan itu ibarat meletakkan galah lompat tinggi. Di negara-negara lain, untuk meningkatkan prestasi, ketinggian galahnya secara bertahap ditambah. Sebaliknya karena kita mau agar semua murid dapat melewati galah, maka ketinggian galahnya diturunkan. Akibatnya kita hanya bisa melompati ketinggian 1,5 meter sementara di negara lain sudah 2  meter,” ulasnya.

Jusuf Kalla berharap, pemerintah konsisten dalam menerapkan sistem peningkatan mutu pendidikan. Tidak mengeluarkan kebijakan yang selalu berubah-ubah, yang justru membuat kualitas pendidikan tidak mencapai standar yang diinginkan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00