• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pedagang Pasar Ateh Bukittinggi Mengadu ke DPRD Sumbar

14 November
16:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi menemui DPRD Sumatera Barat, Kamis siang (14/11/2019). Mereka mengadukan nasib terkait kejelasan status kepemilikan toko nantinya, usai pembangunan Pasar Ateh Bukittinggi tuntas.

Sekitar, 25 orang perwakilan pedagang Pasa Ateh Bukittinggi diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo di kantor wakil rakyat tersebut.

Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Ateh Yulius Rustam menjelaskan, kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi pedagang Pasa Ateh. Pedagang keberatan dengan keputusan Pemko Bukittinggi yang meminta pedagang menyewa murni di Pasa Ateh.

“Kami sangat menantang kebijakan ini, karena bertolak belakang dengan kepemilikan pedagang selama ini yang ditandai dengan kartu kuning. Selama ini, toko kami bisa dialih tangankan dan bisa dijadikan agunan bank,” jelasnya.

Lanjutnya, pedagang Pasa Ateh yang ingin menambah modal ke bank bisa menjadikan bangunan toko sebagai agunan. Namun jika kebijakan  menyewa murni diterapkan, hak pedagang bisa hilang.

"Artinya, bagi yang tidak mampu menyewa bisa dikeluarkan kapan saja . Jadi pemerintah daerah tidak memihak pedagang,” ungkapnya. 

Menurutnya, pembangunan Pasa Ateh saat ini menggunakan APBN sebesar Rp292 miliar. Sesuai janji Mantan Wapres Jusuf Kalla saat berkunjung pasca kebakaran, pembangunan tersebut bertujuan membantu pedagang yang menjadi korban mendapatkan toko dengan harga terjangkau.

Janji Wapres tersebut juga tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2018. Terutama pada pasal 7 mengamanatkan apa yang dijanjikan Wapres, yakni memprioritaskan pedagang lama yang terdaftar sebanyak 763 toko.

“Jelas dituliskan dengan harga terjangkau," sebutnya. 

Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra datuak Rajo Lelo, mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi para pedagang. Setelah itu baru membicarakan hal tersebut dengan Pemko Bukittinggi.

"Kami upayakan dalam bulan ini juga memanggil pihak terkait duduk bersama, agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan," katanya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00