• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Aliansi BEM Sumbar Desak Presiden Terbitkan Perppu

15 October
20:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat dalam audiensinya dengan DPRD Sumatera Barat, kemarin, mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang telah disahkan dalam paripurna DPR pada 17 September lalu.

Juru Bicara BEM Sumbar Indra Gunawan Rezki mengungkapkan, revisi undang-undang KPK menyimpang dan banyak kejanggalan dalam proses dan substansinya.  Poin-poin perubahan dalam revisi UU KPK dinilai bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi di negara ini.

Menurutnya,  revisi Undang-undang KPK bukanlah barang baru. Wacana dimaksud sudah dimunculkan sejak tahun 2010, tetapi lama tak terdengar pembahasannya. DPR pada 5 September 2019 sepakat untuk merevisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan tersebut diperoleh setelah juru bicara dari 10 fraksi menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja pimpinan rapat paripurna// Padahal sidang paripurna hanya dihadiri 70 orang dari 560 anggota.

"Banyak kejanggalan, dan revisi UU KPK melemahkan KPK," katanya, Selasa (15/9/2019) saat audiensi dengan anggota DPRD Sumatera Barat di ruang rapat khusus I.

Melihat kondisi tersebut, Indra menyampaikan, aliansi BEM Sumatera Barat meminta DPRD Sumatera Barat menyampaikan tiga tuntutan mereka pada pemerintah pusat. Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo berpihak kepada rakyat dengan tidak menandatangani RUU pelemahan KPK. Kedua, mendesak presiden untuk mengeluarkan Perppu, dan menuntut DPR melakukan kajian ulang terhadap revisi UU KPK.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib mengatakan, DPRD Sumatera Barat mendukung aspirasi mahasiswa dan akan segera disampaikan pada pemerintah pusat.

"Kami sangat mengapresiasi. Kita akan sampaikan aspirasi rekan-rekan semuanya pada DPR RI. Kita juga tidak ingin adanya upaya pelemahan terhadap KPK,"katanya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00