• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Gerindra Wajib Bijak Tentukan Ketua DPRD Padang

14 October
11:27 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Masyarakat Kota Padang berharap Partai Gerindra bijaksana dalam menentukan sikap siapa yang akan menjadi Ketua DPRD Kota Padang definitif. Harapan itu disampaikan, Ketua Komite Peduli Bencana Kota Padang, Zulkifli, Sabtu (31-8-2019).

Untuk menjadi Pimpinan definitif di Lembaga Perwakilan Rakyat  Daerah, DPP Gerindra harus tegas dan menjaga kepercayaan masyarakat Kota Padang yang mengamanahkan suara terbanyak pada partai tersebut.

“Keadaan tarik ulur penentuan siapa yang akan menjadi ketua DPRD definitif di Padang Kota Tercinta ini sangat mengganggu  pelaksanaan program Pemko Padang yang telah disusun akan berdampak pada pembangunan Kota Padang, ujarnya.

Hal ini dibenarkan oleh Helmi Moesim anggota DPRD Kota Padang dari Partai Berkarya. Jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019 telat maka tidak bisa dievaluasi gubernur.

Akibatnya kegiatan yang telah dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terancam tak bisa dilaksanakan untuk diaplikasikan untuk pelayanan masyarakat.

Dengan kondisi sekarang, pembangunan fisik terus berlangsung oleh OPD terkait dan pihak ketiga tanpa pengawasan dari DPRD. Bagaimana DPRD mau mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik tersebut jika Pimpinan dan alat kelengkapan dewan yang definitif belum terbentuk.

Semua kegiatan kedewanan akan stagnan. Pengerjaan kegiatan fisik terus berlangsung tanpa pengawasan dewan lewat rapat-rapat komisi yang merupakan alat kelengkapan dewan. "Ruas jalan yang seharusnya berumur 20 tahun bisa berumur 2 tahun," pungkas Helmi Moesim.

“Secara normatif, RAPBD sudah harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) paling lambat  sudah di-perda-kan per 30 Novermber, sehingga ada waktu selama sebulan (bulan Desember) untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan. Misalnya, untuk mempersiapkan anggaran kas dan DPA-OPD, serta SPD (Surat Penyediaan Dana), sehingga per 2 Januari sudah bisa dilakukan pencairan untuk uang persediaan (UP),” urai Miswar Jambak. (rel)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00