• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

DPRD Sumbar Panggil DKP Terkait Penertiban Danau Singkarak

19 September
20:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang : DPRD Sumatera Barat mengundang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, Yosmeri untuk dimintai keterangan dan melakukan dengar pendapat, Rabu (19/9/2019). Hal tersebut terkait menindaklanjuti keluhan nelayan bagan Danau Singkarak pekan lalu, yang mengeluhkan nasib terkait penertiban terhadap alat tangkap bagan.

Rabu 11 September lalu, nelayan Danau Singkarak yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (Amanads) mendatangi DPRD Sumatera Barat. Mereka memohon perlindungan anggota dewan terkait akan adanya penertiban alat tangkap ikan yang dikomandoi oleh DKP Sumbar 23 September mendatang.

Menindaklanjuti hal dimaksud, DPRD memanggil kepala DKP Sumatera Barat. Rapat dengar pendapat antara DPRD dengan DKP dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar, bersama anggota DPRD Arkadius Datuak Intan Bano, Wakil DPRD Sumbar defenitif usulan dari PAN, Indra Dt Rajo Lelo dan didampingi Sekretaris DPRD, Raflis.

Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat Yosmeri menjelaskan, upaya penertiban dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) tentang alat tangkap bagan yang beroperasi di Danau Singkarak. Nelayan bagan  sudah diberi tenggang waktu sejak tahun 2017, sementara Pergub sudah diterbitkan sejak tahun 2016. Kemudian, diteruskan ke pemerintah dua kabupaten Solok dan Tanahdatar untuk disosialisasikan. 

"Mengingat semua tahapan telah dilalui, maka penertiban memang sudah harus dilakukan," katanya. 

Selama dua tahun, sebut Yosmeri, sosialisasi telah dilakukan, nelayan bagan diberikan kesempatan untuk mengganti peralatan tangkap yang mereka gunakan. Lantaran alat tangkap yang digunakan nelayan kapal bagan mengancam populasi ikan bilih. Sebab menggunakan pencahayaan, dan penggunaan jaring angkat yang dinilai juga membawa kepunahan terhadap ikan bilih.

"Penangkapan menggunakan sistem ini mengancam populasi ikan bilih dan juga dikeluhkan oleh ribuan nelayan tradisional yang ada di selingkaran Danau Singkarak,” ujarnya.

Lanjutnya, memasuki tahun 2019, penertiban mulai dilakukan oleh tim gabungan. Namun, penertiban ini menghadapi kendala karena penolakan dari nelayan bagan tersebut. Akhirnya diupayakan mediasi di DPRD Sumbar bersama Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD saat itu).

“Dalam kesepakatan itu, sudah ditegaskan, diberikan kesempatan waktu tujuh bulan hingga bulan Juli. Kesempatan ini justru membuat nelayan bagan menjadi bertambah,” bebernya.

Ia menegaskan, penertiban terhadap pengoperasian bagan di Danau Singkarak harus dijalankan karena yang menggantungkan mata pencarian pada ikan bilih tidak hanya ratusan orang nelayan bagan. Ada ribuan orang nelayan lainnya yang bertahan menggunakan jaring angkat tanpa lampu, hingga masyarakat pengolah ikan bilih yang harus diselamatkan.

“Kapal bagan menggunakan lampu mengancam populasi ikan bilih sehingga nelayan lain yang patuh pada aturan dengan tidak menggunakan lampu menjadi terancam. Belum lagi ribuan warga lainnya yang menjadi pengolah ikan,” ungkapnya.

Yosmeri menambahkan, penertiban akan tetap dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan bilih. Penertiban dilakukan terhadap nelayan kapal bagan, sementara nelayan jaring angkat non bagan akan tetap dibolehkan sesuai aturan di Pergub.

"Kami juga berharap, evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) Danau Singkarak oleh Kementerian Dalam Negeri bisa selesai segera," ungkapnya. 

Sementara itu, anggota DPRD Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano menambahkan, pelestarian Danau Singkarak termasuk ikan bilih sebagai spesies endemiknya harus dilakukan. Danau Singkarak memiliki potensi ekonomi besar di sektor pariwisata dan ikan bilih menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

Meski demikian, Arkadius mewanti-wanti pemerintah daerah agar jangan mengabaikan nasib nelayan kapal bagan yag terkena penertiban. Mesti ada solusi, agar mata pencarian masyarakat tetap berjalan.

"Nelayan yang terkena penertiban mesti diberikan alat tangkap ramah lingkungan," sebutnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00