• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

Peserta di Padang Mengajukan Turun Kelas Sikapi Informasi Kenaikan Iuran JKN

3 September
15:26 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang: Informasi kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditanggapi beragam oleh masyarakat. Bahkan fenomena mengajukan turun kelas untuk kepesertaan JKN di daerah pun terjadi. Hendrizal, salah seorang peserta JKN mandiri mengaku telah datang ke BPJS untuk mengajukan turun kelas.

“Saat ini terdaftar kelas 2. Tapi infonya iuran nya naik dari Rp59.000 menjadi Rp110.000. Itu terlalu besar bagi saya yang punya tiga anak. Saya minta turun kelas 3 saja,” ucapnya.

Pengajuan turun kelas oleh peserta,  tidak dibantah Kepala BPJS Cabang Padang, Asyraf Mursalina selaku penyelenggara JKN.

“Saya akui itu ada, tapi belum ada angka pastinya,” ungkapnya pada awak media, di Padang, Selasa (3/9/2019).

Menurut Asyraf, dampak informasi penyesuaian iuran JKN ditanggapi beragam. Kunjungan masyarakat ke kantor BPJS pun meningkat. Bahkan ada masyarakat yang menanyakan dan berniat keluar dari kepesertaan, jika iuran naik.

“Kami berikan penjelasan, kepesertaan JKN itu bersifat seumur hidup. Tidak bisa memutuskan keluar, kemudian ketika sakit masuk lagi seperti peserta baru. Tetap dihitung tunggakannya,” ucapnya.

Asyraf mengimbau masyarakat supaya tidak terlalu cepat mengambil langkah untuk mengajukan turun kelas kepesertaan. Sebab, sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang menyatakan iuran disesuaikan. Semua angka yang beredar merupakan usulan yang masih dibahas sampai tingkat DPR.

“Ada kemungkinan angka berubah. Jangan dulu ambil keputusan sebelum ada aturan final. Jika nantinya ternyata angka iuran masih terjangkau bagi masyarakat untuk membayarnya, namun telanjur turun kelas, maka butuh 1 tahun untuk naik kelas lagi. Kalaupun ada penyesuaian, pemerintah tetap akan memberi waktu transisi untuk sosialisasi aturan baru, tidak lantas berlaku begitu saja,” tuturnya.

Asyraf menambahkan, tentang usulan penyesuaian iuran JKN bukan ranah BPJS, melainkan kerja dari Dewan Jaminan Sosial Nasional yang didasari atas data dan fakta yang menyatakan terjadi defisit. Tahun lalu ketika defisit BPJS mencapai Rp18 T, pemerintah masih sanggup untuk menanggung, sedangkan saat ini defisit mencapai Rp28 T, sehingga wajar muncul usulan penyesuaian.

“Pemerintah tentu memiliki kemampuan fiskal. Ini juga yang harus dipahami masyarakat. Apalagi iuran JKN di Indonesia terbilang murah. Awal diberlakukan, iuran peserta untuk kelas 3 diusulkan Rp36.000, namun pemerintah memutuskan Rp19.500, menyesuaikan keuangan pemerintah. Ibaratnya dulu sudah diberikan potongan harga iuran, saat ini saatnya memberlakukan penyesuaian iuran yang tetap terjangkau,” tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00