• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Akomodir Isu Strategis Pariwisata melalui Revisi Perda RIPK Sumbar

20 August
21:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Komisi V DPRD Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi (Pemprov) tengah melakukan pembahasan atas revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan (RIPK). 

Untuk lebih sempurnanya subtansi yang akan ditambahkan dalam revisi Perda Nomor 3 ini, Selasa (20/8) kemarin, Komisi V DPRD mengundang Dinas Pariwisata, pelaku pariwisata, dan sejumlah lembaga terkait guna memberi masukan.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian mengatakan, dasar perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 adalah untuk memasukkan subtansi-subtansi yang belum termuat dalam Perda sebelumnya, beberapa diantaranya terkait wisata halal, wisata ekonomi kreatif, wisata geopark, dan wisata berbasis digital.

"Akibat adanya isu-isu terkini yang belum termuat dalam Perda sebelumnya, seperti wisata halal, geopark dan lainnya, kami merasa perlu Perda ini direvisi. Hampir 50 persen perda tersebut direvisi," katanya. 

Menurutnya, potensi pariwisata Sumbar sangatlah besar, dibuktikan pada tahun 2018 lalu pusat pernah memberikan peringkat platinum terbaik dari atas potensi wisata yang dimiliki Sumbar.

"Besarnya potensi pariwisata ini, belum sejalan dengan pencapaian yang kita dapat, bisa dilihat tahun 2018 wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbar baru 54 ribu dari 16 juta wisman ke Indonesia," sebutnya. 

Oni menegaskan, salah satu sebab yang membuat potensi pariwisata Sumbar belum tergarap maksimal karena regulasi yang ada belum mengakomodir isu-isu strategis yang sekarang berkembang. Setelah adanya Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014, pihaknya berharap pengembangan pariwisata Sumbar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazhar menyampaikan, revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang rencana induk pariwisata Sumbar jangan sampai berbenturan dengan budaya dan agama masyarakat Sumbar. 

Jika akan mengusung wisata halal yang diatur dalam sebuah regulasi, ia dengan tegas meminta jangan sampai ada produk-produk yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, salah satunya minuman keras masih tersedia.

"Yakinlah peniadaan produk-produk yang tak sesuai dengan agama tidak akan menghambat pengembangan pariwisata kita, yang paling penting itu adalah promosi. Promosi harus digencarkan," ujarnya.

Di lain sisi, Pengamat Pariwisata Universitas Andalas, Sari Lenggogeni berpandangan, dalam pengembangan pariwisata, selain memperhatikan pengembangan fisik dari destinasi wisata, dampak ekonomi yang ditimbulkan untuk masyarakat juga harus dikaji.

"Harus dilihat, transaksi yang terjadi efek ekonomi untuk masyarakatnya seperti apa. Tak kalah pentingnya lagi, setiap daerah  harus mampu menawarkan produk yang berbeda antara yang satu dan yang lain," tuturnya.

Menanggapi ini, Ketua Tim Pembahasan Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014, Aristo Munandar mengatakan, semua masukan yang disampaikan akan dijadikan bahan untuk menyempurnakan perubahan atas Perda terkait. 

"Kita akan segera menyelesaikan pembahasan terkait revisi perda ini," ungkapnya.  (MO) 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00