• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

DPRD Sumbar dan Pemprov Tetapkan APBD-P 2019 Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp6,6 Triliun

15 August
23:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar bersama DPRD menetapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD- Perubahan (APBD-P) tahun 2019 menjadi peraturan daerah melalui rapat paripurna DPRD, Kamis malam (15/8).

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, dari pembahasan Badan Anggaran DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), secara garis besar disepakati komposisi APBD-P 2019 yakni, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,605 triliun, berkurang sebesar Rp123 miliar dari proyeksi yang ditetapkan di APBD awal 2019, yaitu Rp6,728 triliun. 

Menurut Hendra, berkurangnya pendapatan berdampak pada alokasi belanja daerah, dimana pada APBD-P 2019 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp7,086 triliun atau berkurang sebesar Rp43,5 miliar dari alokasi yang disediakan di APBD awal 2019.

Sementara itu pada dana perimbangan, ia menuturkan, rencana penerimaan daerah pada pos ini tidak mengalami perubahan dari rencana yang ditetapkan di APBD awal 2019 yakninya, Rp4,185 triliun. 

Adapun rincian dana perimbangan di APBD-P 2019 adalah sebagai berikut, bagi hasil pajak sebesar Rp116 miliar, bagi hasil bukan pajak sebesar Rp32,7 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,076 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1,959  triliun.

Hendra menyampaikan, pada APBD-P 2019 yang telah disepakati antara DPRD dengan Pemprov, terdapat tambahan dan pergeseran anggaran jenis belanja, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya tambahan dan pergeseran tersebut perlu diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Ia juga mengingatkan, agar gubernur bersama jajaran pemerintah daerah memperhatikan segala hal yang digaris bawahi oleh fraksi-fraksi DPRD terkait APBD-P 2019 ini. 

"Dengan telah disepakatinya Ranperda APBD-P tahun 2019, sesuai ketentuan pasal 110 ayat 3, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 hendaknya pemerintah daerah segera menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi, paling lambat tiga hari sejak perubahan ini ditetapkan," katanya. 
 
Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumbar, Irwan Prayitno menyampaikan apresiasi terhadap tuntasnya pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun 2019. Mengacu pada aturan Permendagri, pihaknya menyebut akan segera menyampaikan Ranperda perubahan APBD yang telah disepakati ke Kemendagri. 

"Alhamdulillah penetapan APBD-P 2019 kita terselesaikan dengan cepat," sebutnya. (MO) 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00