• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

1,6 Juta Penduduk Sumbar Belum Terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional

19 March
15:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang; Lima tahun implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan jumlah masyarakat yang tergabung dalam program ini setidaknya mencapai 95 persen. Namun kenyataan di Sumatera Barat (Sumbar), masih ada 1,6 juta penduduk yang belum terdaftar dalam kegiatan JKN.

“Jumlah penduduk Sumbar 5,5 juta orang. Dari jumlah itu masih ada 1,6 juta yang belum masuk dalam program JKN,” ungkap Kepala BPJS cabang Padang, Asyraf Mursalina ketika beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (19/3/2019).

Asyraf menjelaskan, penduduk yang belum terdaftar JKN didapat dari perbandingan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di sistem BPJS Kesehatan dengan NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat yang belum tergabung dalam program JKN tersebar di berbagai kabupaten/kota.

“Ini memang masih perlu perhatian besar. Padang Pariaman pencapaian peserta BPJS Kesehatan baru 65 persen, masih ada 160 ribu penduduknya yang belum terdaftar. Pesisir Selatan 68 persen, masih ada 161 ribu penduduknya belum masuk JKN. Kabupaten Solok 69 persen, atau masih ada 115 ribu penduduknya belum JKN. Begitupula di beberapa daerah lain,” rincinya.  

Kendati demikian, menurut Asyraf, data peserta JKN di Sumbar masih perlu diverifikasi kembali. Sebab terdapat temuan peserta JKN yang NIKnya ganda, serta pesreta dengan data ganda.

“Ada satu orang tapi terdaftar sebagai peserta mandiri, namun masih terdaftar juga sebagai penerima iuran dari APBN. Inilah yang perlu dibahas bareng untuk menyelesaikan data sebenarnya, berapa yang belum tergabung dalam JKN-KIS. Lalu bagaimana mengatasi warga miskin yang belum tergabung dalam JKN, apakah melalui bantuan Pemda atau CSR perusahaan,” ulasnya.

Menyikapi hal itu, Wagub Nasrul Abit memastikan akan berkoordinasi dengan seluruh bupati/wali kota agar ikut memberikan perhatian serius dalam perbaikan pendataan peserta yang belum tergabung dalam JKN.

“Kesehatan merupakan pelayanan dasar. Semua harus memperhatikannya, terutama bagi daerah yang kepesertaannya JKNnya masih rendah,”

Menindaklanjuti hal tersebut, dijadwalkan rapat bersama antara BPJS Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta BKKBN.

“Mereka kita kumpulkan untuk mendapat data mikro penduduk Sumbar. Kita tidak bisa pakai data BPS, karena sifatnya makro,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00