• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

BPJS “Digantung” Permenkes Nomor 51 Tahun 2018

24 January
17:03 2019
0 Votes (0)

KBRN, Padang; Masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) dikenakan urun biaya dan selisih biaya, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 51 Tahun 2018. Saat ini, yang telah berlaku adalah penerapan selisih biaya, sedangkan urun biaya belum diterapkan.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, BPJS Padang, Delila Melati menegaskan, seperti masyarakat, BPJS juga masih menunggu kepastian untuk pemberlakuan urun biaya. Sebab dalam penerapannya, masih ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Diantaranya kajian dari tim yang dibentuk Kementerian Kesehatan.

“Pasien ikut membayar atau urun biaya, tapi untuk jenis layanan kesehatan tertentu. Jenis layanan itu yang akan dibahas dalam tim bentukan Menteri Kesehatan. Unsur dari tim itu ada dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga akademisi. Oleh karena itu, berita tentang sudah berlakunya urun biaya, itu tidak benar. Saat ini belum diputuskan,” ucap Delila pada RRI, Kamis (24/1/2019).

Delila menjelaskan, ada tahapan sebelum poin aturan urun biaya bagi pasien berlaku. Setelah tim dibentuk Menteri Kesehatan, dalam waktu 3 bulan mereka melakukan kajian, uji publik, sampai memberikan rekomendasi, tentang jenis layanan kesehatan apa yang dikenakan biaya untuk pasien.

“Tapi, rekomendasi dari tim itu tidak langsung berlaku. Kementerian Kesehatan punya waktu satu minggu untuk menelaah, diterima atau tidak rekomendasi itu. Kalaupun diterima, masih harus disosialisasikan ke masyarakat sebelum diimplementasikan. Nah, sekarang ini, saya tidak tahu tim itu sudah dibentuk atau belum. Ini masih menggantung,” ungkapnya.

Sementara, untuk selisih biaya, terang Delila, kebijakan itu sudah berlaku sejak dulu. Tapi kini diperbarui melalui Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 ini. Pembaharuannya yakni, peningkatan layanan bagi peserta JKN, hanya bisa satu tingkat.

“Misalnya, peserta kelas II, bisa naik layanan ke kelas I. Tidak bisa lompat dua tingkat ke VIP. Kalau melompat dua tingkat, tidak bisa diberlakukan selisih biaya. Peserta harus menanggung sendiri sebagai pasien umum,” bebernya.

Selain itu, terkait layanan naik kelas, tambah Delila, harus ada persetujuan dari peserta JKN melalui formulir resmi yang disediakan.

“Itu harus berdasar permintaan atau persetujuan pasien. Misal, kamar untuk peserta kelas II penuh, lalu naik ke kelas I, kemudian peserta menyatakan persetujuan dengan mengisi formulir, maka itu sah. Tidak boleh rumah sakit mengarah-arahkan,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00