Kasus dr Ayu Ditahan, dr Marius : Keputusan MA Sudah Tepat

Back

KBRN, Jakarta: Penahanan dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, SpOG, mendapat penolakan dan reaksi keras dari kalangan dokter.

KBRN, Jakarta : Penahanan dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, SpOG, mendapat penolakan dan reaksi keras dari kalangan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Aksi unjuk rasa solidaritas oleh kalangan dokter, marak di daerah. Mereka menilai penahanan dr Dewa Ayu merupakan bentuk kriminalisasi.

Mahkamah Agung menghukum dr Ayu 10 bulan penjara dan dinyatakan melakukan malpraktek terhadap Julia Fransiska Maketey di Manado, pada 2010 dan mengakibatkan meninggal dunia.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), dr Marius Wijaya, menilai polemik tersebut sebagai imbas tidak ada perlindungan terhadap dokter. Seharusnya Kementerian Kesehatan memiliki standar pelayanan medik untuk mencegah persepsi.

Dia pernah menjadi saksi ahli di persidangan. Biasanya Majelis Hakim akan menanyakan “apakah ada standar pelayanan medik”?, maka dr Marius akan menjawab tidak ada. Tidak heran jika lantas kasus itu dibawa ke ranah pengadilan umum artinya ke unsur pidana atau perdata. Oleh sebab itu, menurut dia keputusan MA sudah tepat. 

“Saya dari dulu, 30 tahun, teriak-teriak Menkes bahwa Indonesia harus memiliki standar pelayanan medik untuk mengatasi kesalahan persepsi. Saya menganggap keputusan MA tepat namun secara profesional karena kita tidak dilindungi kita tidak memiliki standar  pelayanan medik,” kata dr Marius Wijaya, dalam perbincangan bersama  Pro 3 RRI, Kamis (21/11/2013) .  

Kementerian Kesehatan, kata dr Marius telah membuat pedoman audit standar pelayanan medik nomor 496 tertanggal 5 April 2005. Dipedoman itu disebutkan tujuan khusus untuk menilai sejumlah pelayanan standar medik. Anehnya, kendati memiliki pedoman namun Kemenkes tidak memiliki materi ihwal standar pelayanan medik.

“Pedoman standar pelayanan medik namun materi tidak ada. Aneh ada pedomannya  namun tidak  ada materi,” sindirnya. (Sgd)