• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Jubir: Larangan Rentenir Masuk Desa Sesuai UUPA

19 February
19:28 2020
0 Votes (0)

KBRN Meulaboh: Juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Amril Nuthihar, menyampaikan lahirnya kebijakan terhadap larangan Rentenir masuk desa sebagai penjabaran Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Dalam UUPA yang mengatur tentang keistimewaan Aceh menerapkan syariat Islam secara kaffah memang telah diamanatkan, sistem perekonomian harus sesuai syariah," katanya kepada RRI, Rabu (19/2/2020).

Kata Amril, praktik kerja rentenir adalah penyedia jasa keuangan yang secara kajian agama Islam dinilai tidak mengandung unsur halal sehingga tidak tepat bila berkembang di Provinsi Aceh memiliki keistimewaan menerapkan syariat Islam.

Apalagi Kabupaten Aceh Barat, sebagai salah satu daerah yang berjuluk "Kota Tauhid Tasauf" ini sangat kental dengan kegiatan - kegiatan keagamaan, karena itu penerapan sistem ekonomi islam adalah kebijakan yang tepat untuk diterapkan.

"Secara produk hukum seperti Qanun atau Perbup, memang belum keluar karena ini butuh waktu. Bupati Aceh Barat H Ramli, MS menjadikan ini sebagai upaya strategis dalam kebijakannya untuk mensyariahkan ekonomi rakyat," jelasnya lagi.

Baca juga: Aceh Barat Larang "Rentenir" Masuk Gampong

Selain itu kata Amril, telah ada solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu rakyat dengan penyaluran modal usaha Rp15 juta per jiwa, dana ini disalurkan secara bergulir, tanpa bunga dan tanpa anggunan yang dikelola BUMG/BUMDes.

Selain membantu warga, melalui program ini mengedukasi rakyat dalam memahami konsep perekonomian syariah, sebab pengelola BUMG telah dimintakan untuk transaksi keuangan wajib mengikuti cara - cara syariah.

"Bila pun warga tetap mengalami kekurangan, sekarang juga bisa menggunakan jasa keuangan perbankan di Aceh yang sudah melakukan konversi ke syariah. Yang penting warga tidak terlilit dengan rentenir karena dapat menyengsarakan rakyat," pungkasnya.

00:00:00 / 00:00:00