• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPRK Aceh Barat Rapat Paripurna Raqan APBK 2020

14 November
16:15 2019
1 Votes (1)

KBRN Meulaboh: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar rapat paripurna IV masa sidang pertama dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun (Raqan) APBK Aceh Barat Tahun 2020.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi dan dihadiri Sekda Drs. Adonis, M. Si, Wakil serta dihadiri Para Kepala OPD, di ruang sidang utama gedung DPRK Aceh Barat, Rabu (13/11/2019).

Adapun agenda dalam rapat kali ini adalah mendengarkan pendapat Badan Anggaran Dewan (Bangar) DPRK yang dibacakan juru bicara badan anggaran, Abu Bakar, SE yang mengatakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sejak tanggal 5 November 2019. 

Badan Anggaran Dewan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta SKPK telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2020 pada tanggal 12 November 2019 dan Badan Anggaran telah menuntaskan seluruh pembahasan RKA SKPK sesuai jadwal yang telah disepakati.

Dikatakannya sebelum pembahasan Rancangan Qanun APBK tahun 2020 dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019 telah ditetapkan dua Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan DPRK Aceh Barat.

Tentang kebijakan umum anggaran sementara Aceh Barat 2020 yang mana kedua kesepakatan tersebut merupakan acuan bagi seluruh SKPK dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2020 dan juga acuan Bangar membahasan seluruh RKA SKPK.

Disamping itu pembahasan yang dilaksanakan telah dipadukan dengan berbagai masuka dari beberapa pertemuan dengan tokoh masyarakat dan konsultasi dengan lembaga melaui laporan Tim Pansus Daerah Pemilihan yang telah dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRK Aceh Barat sebelum pembukaan agenda paripurna  tersebut. 

"Tentunya dengan harapan hasil pembahasan benar - benar dapat memperkuat dan mempercepat realisasi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan memperoleh daya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat," katanya

Pendapatan Daerah semula Rp1.433.809.501.153, setelah dilakukan pembahasan menjadi Rp1.434.637.388.654.00 atau bertambah sebesar Rp827.887.501.

Untuk Belanja Daerah dari Rp1.406.456.384.918 setelah pembahasan menjadi Rp1.461.284.272.419 atau bertambah sebesar Rp827.887.501, sedangkan untuk pembiayaan daerah sebelum dan setelah pembahasan sama yaitu Rp30.146.883.765.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00