• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Pemkab Aceh Barat Seminarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

6 September
18:04 2019
1 Votes (1)

KBRN Meulaboh: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, membahas tentang kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS, yang dibuka Bupati Aceh Batat H Ramli, MS di Aula Setdakab Jum'at (6/9/2019).

Kegiatan ini digagas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Aceh serta didukung oleh Pegadaian Syariah Aceh dengan menghadirkan Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman SEAk M M, sebagai keynote speaker.

Turut hadir sebagai narasumber pakar ekonomi Islam Prof Nazaruddin A Wahid MA, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis serta dipandu moderator Sugito, Sekum MES Aceh yang juga Dirut BPRS Hikmah Wakilah.

Dalam presentasinya, Aminullah mengungkapkan sejak 2002 silam, penerapan syariat Islam di Aceh hanya berfokus pada persoalan akidah, ibadah, dan syiar Islam.

"Itu memang amanah Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Namun soal mu'amalah seakan terlupakan dan belum berjalan maksimal hingga kini," ujarnya.

Ia mengharapkan agar seluruh pemerintah kabupaten/ kota se -Aceh dapat mensosialisasikan secara masif qanun terbaru yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada 2020. 

Aminullah, juga mendorong pembentukan MES di seluruh kabupaten/kota di Aceh agar dapat memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, hingga pada akhirnya seluruh kegiatan ekonomi di Aceh akan berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Menurutnya, saat ini masih banyak lembaga keuangan mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, leasing, koperasi, hingga BUMG/BUMDes yang memakai sistem konvensional, yang sistemnya tidak menganut ajaran Islam.

"Padahal itu sudah jelas - jelas mengandung bunga atau riba yang bertentangan dengan syariat. Karena yang sesuai syar’i adalah sistem bagi hasil," katanya lagi.

Jelas Aminullah lagi, bahwa Allah SWT telah menegaskan perihal larangan riba dalam Alquran Surat Ali Imran ayat 130.

"karena itu, kita yang sudah memahami baik itu pemerintah, perbankan, MES, dan stakeholder lainnya punya kewajiban moral untuk mengajak semua pihak untuk segera beralih ke ekonomi syariah yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis," ungkapnya.

Sementara Bupati Aceh Barat H. Ramli  MS, dalam sambutannya menyampaikan atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sangat mendukung diterapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut.

Ia ingin agar bank-bank syariah nantinya dapat terkoneksi atau terhubung dengam BUMG-BUMG di Aceh Barat guna membantu penyaluran bantuan modal usaha Rp150 juta per gampong yang digagas dengan tujuan membebaskan masyarakat Aceh Barat dari rentenir.

Bupati menjelaskan, nantinya dari dana Rp150 juta per gampong tersebut akan disalurkan kepada masyarakat sebagai modal usaha Rp5 juta sampai dengan Rp 15 juta, dan nantinya 5 tahun ke depan akan ada uang yang tersimpan di rekening desa sebesar Rp750 juta per desa setelah pinjaman tersebut dikembalikan seluruhnya.

H. Ramli. MS berharap agar jangan sampai program lembaga keuangan syariah ini uangnya nanti berputar diluar Aceh, untuk itu Bupati meminta kepada ahli-ahli keuangan yang hadir diacara tersebut agar mencari cara agar uang tersebut berputar di Aceh.

"Semoga dengan menjadi syariahnya semua lembaga keuangan yang ada di Aceh dapat meningkatkan perekonomian dan membuat Aceh berjaya," demikian Ramli, MS. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00