• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Tolak Omnibus Law, Buruh Kembali Gelar Aksi di DPRD Sumut

23 January
14:52 2020
0 Votes (0)

KBRN, Medan : Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBDSU) menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (23/1/2020). Massa menolak omnibus law bidang ketenagakerjaan atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang tengah dirancang pemerintah saat ini.

"Aksi ini menolak omnbinus law yang merupakan penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk menarik investor masuk ke Indonesia. Sayangnya Undang-undang 13 yang mengatur hak-hak buruh selama ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia," ujar Natal Sidabutar, koordinator aksi.

Dia menegaskan, jika omnibus law itu disetujui DPR RI, maka hak-hak buruh yang sudah diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan akan dikurangi seperti hak cuti, hak pesangon, dan lainnya. Selain itu, dalam draft omnibus law juga akan dihapuskan sanksi pidana bagi perusahaan.

"Ironisnya, sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Ketengaakerjaan akan dihapuskan. Sementara kasus-kasus buruh di Sumut masih banyak yang belum diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara," tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya menjamin hak-hak buruh di Indonesia sehingga nyaman bekerja dan tidak khawatir dengan masa depannya.

Selain menolak omnibus law, dalam aksi tersebut, massa dari sejumlah elemen buruh di Sumut itu juga meminta BPJS Kesehatan dibubarkan karena dinilai telah gagal menjalankan amanah undang-undang.

Selain buruh dari APBDSU, sebelumnya para buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bangkit (Gerbang) Sumut juga menggelar aksi menolak omnibus law, di DPRD Sumut, Senin (20/1/2020) lalu. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00