• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pemko Medan Langgar RTRW dalam Pengelolaan Lapangan Merdeka

8 January
21:40 2020
0 Votes (0)

KBRN, Medan : Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menilai Pemerintah Kota Medan melakukan pelanggaran dalam pengelolaan Lapangan Merdeka Medan dengan masifnya pembangunan di kawasan tersebut dan menjadikannya sebagai pusat jajanan. Padahal sejatinya, Lapangan Merdeka adalah Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang harus bebas dari bangunan permanen.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menjelaskan, penetapan Lapangan Merdeka Medan sebagai RTNH, diatur dalam pasal 46 ayat 3 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031.

Abyadi menuturkan, dalam Perda tentang RTRW tersebut dijelaskan bahwa RTNH  bertujuan untuk memberikan dukungan fungsi kegiatan pemerintahan, pemukiman dan kawasan evakuasi bencana. Selain itu RTNH berfungsi sebagai lapangan bermain dan lapangan parkir. 

"Dan itu tidak boleh diubah. Menurut Perda itu, mestinya Lapangan Merdeka sebagai RTNH, tanpa bangunan permanen seperti sekarang sehingga bisa memberi dukungan pada fungsinya, bukan pusat jajanan," ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemko Medan juga berpotensi melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No 12/PRT/M/2009 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTNH di wilayah kota atau kawasan perkotaan yakni meminimalkan pembangunan di areal ruang terbuka. 

"Ini yang membuat kita kecewa pada Pemko Medan. Mestinya Pemko menjaga supaya fungsi Lapangan Merdeka tetap sesuai RTRW itu. Ironisnya yang terjadi justru Pemko Medan jadi pelaku yang merusak dan mengubah fungsi pemanfaatan Lapangan Merdeka itu, dengan masifnya pembangunan dan menjadikannya sebagai pusat jajanan,” tegasnya.

Menurut Abyadi, dalam Perda diatur sanksi bagi yang melanggar terhadap pemanfaatan ruang terbuka yakni sanksi administratif dan sanksi pidana bagi yang melanggar perubahan fungsi Lapangan Merdeka sebagai RNTH.

"Ini yang jadi pemikiran bagi kita, masyarakat Sumatera Utara khususnya di Kota Medan termasuk juga gubernur, supaya aturan dan mekanisme ini ditegakkan. Mungkin gubernur bisa mengambil langkah-langkah terkait soal sanksi karena pelakunya ini Pemko sendiri," tegasnya. 

Laporan dugaan pelanggaran atas pemanfaatan Lapangan Merdeka saat ini tengah ditangani Ombudsman RI perwakilan Sumut berdasarkan laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Medan-Sumut. Mereka menitikberatkan masifnya pembangunan di Lapangan Merdeka Medan. 

Beberapa bangunan permanen yang berdiri di Lapangan Merdeka saat ini, diantaranya, Kantor UPT Pariwisata, Kantor Kepolisian, Kantor UPT Dinas Pertamanan, Parkir Dinas Perhubungan, dan pusat jajanan Merdeka Walk.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00