• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

2020 KPPU Fokus Awasi Kemitraan Perkebunan Dan Persekongkolan Tender Di Sumut

27 December
21:16 2019
0 Votes (0)

KBRN , Medan : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2020 ini  , akan Fokus Pada  pengawasan   Pelaksanaan Kemitraan   Perkebunan Inti  Plasma   dan  Proses  Tender  barang dan Jasa  yang ada di   Wilayah  Kerja  KPPU  Medan . Hal itu dilakukan   mengingat   Kasus  Persekongkolan Tender dan  karakteristik pelanggaran persaingan usaha di Sumatera Utara (Sumut)  berbeda dengan daerah lain di Indonesia. ” Karenanya tahun 2020, prioritas pengembangan perkara KPPU  di Sumut  fokus  pada Pengawasan  Kemitraan  Perkebunan  yang metitikberatkan ke Pelaksanaan  Program inti plasma” . kata  Komisioner KPPU, Guntur Saragih dalam paparan Perkembangan Penanganan Perkara KPPU di Kantor KPPU Wilayah I Medan, Jumat (27/12/2019).

Menurut Guntur  Saragih,  Dengan Bertambahnya  Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menjadi Wilayah  Kerja  Kantor Wilayah I KPPU Medan , ada penambahan fokus perkara terkait pengawasan pelaksanaan kemitraan Perkebunan dalam hal ini inti plasma,  yang  menjadi tantangan KPPU di Sumut. "Di Sumut paling banyak perkebunan, tempatnya investor asing sejak  sebelum kemerdekaan. Karena itu, sistem lama masih banyak digunakan di inti plasma, padahal sudah ada Undang Undang  Perkebunan dan PP yang mengatur kemitraan inti plasma dalam perkebunan untuk memastikan hak- hak masyarakat kecil, hingga saat ini  90% perkebunan belum menggunakan PP tersebut,"  ungkap  Guntur.

 

Dalam menjalankan fungsinya di Sumut, jelas Guntur, KPPU punya banyak kepentingan. Karenanya, fokus perkara kemitraan akan di intensif kan tahun 2020 di Sumut. Sehingga usaha perkebunan besar  bisa membantu usaha kecil dan menengah agar lebih sejahtera. Untuk itu, inti plasma jadi prioritas karena usaha besar memang diwajibkan menjalin kemitraan dengan usaha kecil.

 

Terkait perkara kemitraan, Guntur mengaku hingga kini belum ada laporan dari masyarakat, karenanya banyak perkara kemitraan yang dilidik atas inisiatif KPPU. "Diharapkan juga, tahun depan bukan hanya perkara tender yang didapatkan dari Sumut. Kedepannya bisa jadi ada yang lain, bukan hanya ABPN atau APBD," Ujar  Guntur.

 

Kepala Kantor KPPU Wilayah I Medan, Ramli Simanjuntak menjelaskan selama tahun 2019, pihaknya  sudah melakukan 8 penyelidikan, 3 lidik kasus non tender dan 5 lidik kasus tender. Dari 8 lidik tersebut, 1 lidik lanjut ke tahap pemberkasan, dan 5 lidik masih dalam proses lidik. Satu diantaranya dari Sumut yakni peningkatan jaringan irigasi di Bandar Sidoras. "Selain itu ada tiga perkara dari Kepri, satu dari Sumbar, dua dari Nanggroe Aceh Darussalam dan satu dari Riau," kata Ramli.

 

Ramli menjelaskan , sejak tahun  2004 hingga 2019 ada sebanyak 44 perkara  yang ditangani di Kanwil I KPPU Medan ,  hanya 8 perkara atau 18%  diantaranya  yang perkara non tender. Sedangkan perkara tahun 2018 yang prosesnya dilanjutkan ke tahun 2019 ada sebanyak 4 perkara  Persekongkolan Tender Balige Bypass, Stabat, Sibisa dan Sibolga . Seluruh perkara ini diputuskan bersalah  oelh KPUU, namun para terlapornya mengajukan banding ke PN Medan. "Untuk putusan keempat perkara tersebut , Uang  Negara Bisa  diuselamatkan sekitar Rp 150 miliar," jelas Ramli .

 

Dalam kesempatan ini Direktur Investigasi KPPU, Goprera Panggabean menjelaskan investigasi  yang dilakukan KPPU secara nasional di tahun 2019, ada 151 laporan, meningkat dari  tahun 2018  yang masih 132 laporan. Namun tidak semua perkara ditingkatkan dan diteruskan ke tahap penyelidikan.

 

Hasil Pengawasan KPPU Yang Sampai  pada tahap penyidikan ada 71 perkara , mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang hanya 67 perkara. " dari 71 perkara yang dilidik KPPU, sebanyak 42 perkara merupakan inisiatif, Sisanya  dari laporan Masyarakat , Artinya semua kegiatan KPPU mengalami peningkatan”  Kata Goppera .( Rahmi Siregar )

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00