• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Masyarakat Wajib Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Persen dari Pemda

11 November
22:11 2019
0 Votes (0)

KBRN, Medan : Pemerintah telah membuat regulasi tentang pelayanaan dasar kesehatan yang wajib diberikan Pemerintah daerah kepada warganya, yakni PP No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa masyarakat wajib mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Ridesman Nasution mengatakan,
sektor kesehatan tidak hanya mengurusi permasalahan peyakit yang muncul atau tengah mewabah di tengah-tengah masyarakat.

"Kesehatan tidak hanya mengurusi kejadian. Misalnya KLB difteri atau penyakit lainnya. Dibalik itu, sektor kesehatan bekerja keras tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya," kata Ridesman dalam konferensi pers terkait Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019, di aula Dinkes Sumut, Jalan HM Yamin Medan, Senin (11/11/2019).

Ridesman memaklumi banyak masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Oleh
karena itu, diperlukan peran media untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa selain mengatasi penyakit, dinas kesehatan juga melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, seminar dan memberikan pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Dia menjelaskan, berdasarkan PP No 2 Tahun 2018 tersebut, diatur 6 jenis pelayanaan dasar yang wajib diberikan Pemda yakni pemerintah kabupaten/kota pada masyarakat yang dikenal dengan SPM, salah satunya bidang kesehatan. Pertama untuk ibu hamil, bahwa setiap ibi hamil wajib mendapatkan pelayanan standar 100 persen. Begitu pun untuk ibu bersalin dan bayi baru lahir.

"Tiap ibu bersalin, bayi baru lahir dapat pelayanan standar di pelayanan kesehatan, ditolong tenaga persalinan sesuai standar. Pelayanan standar juga diberikan kepada tiap anak pada usia pendidikan dasar yaitu 6 sampai 14 tahun, wajib mendapatkan screening atau deteksi penyakit. Begitu juga untuk usia 15-59 tahun dan diatas 60 tahun atau lansia, wajib mendapatkan screening juga tentang kesehatannya," ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Ridesman, pelayanan kesehatan 100 persen juga diberikan kepada setiap penderita hypertensi, TBC, ODGJ, dan orang yang berisiko terinfeksi HIV.

Ridesman menambahkan, untuk pemerintah provinsi, ada 2 pelayanan yaitu terhadap krisis kesehatan akibat bencana dan kedua, SPM provinsi yaitu kejadian luar biasa (KLB) penyakit terutama lintas kabupaten.

Lebih lanjut Ridesman menyebutkan, untuk mempercepat SPM, Dinkes Sumut menempuh 2 strategi yaitu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK, dimana Puskesmas mendatangi keluarga atau jemput bola.

Strategi kedua, sektor kesehatan menggalakkan integrasi atau berkolaborasi dengan lintas sektor, stakeholder seperti penyediaan masalah air bersih dan jamban. 

"Maka ada gerakan masyarakat sehat (Germas) yang dimulai sejak 2016 dan adanya Inpres Momor 1 tahun 2017, agar Pemda, lembaga membuat germas. Ini salah satu cara untuk mengubah perilaku masyarakat," jelasnya.

Pada peringatan HKN tahun ini, pemerintah mengambil tema "Generasi Sehat Menuju Indonesia Unggul." Berbagai kegiatan dilakukan Dinkes Sumut untuk memeriahkan HKN yang dimulai Selasa (12/11/2019).

Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain seminar, donor darah, pelayanan kesehatan bergerak di Tapanuli Tengah, serta kelas ibu hamil dan balita, serentak di seluruh Indonesia. Puncak HKN akan diperingati pada 17 November, dipusatkan di halaman RSUD Kabupaten Deli Serdang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00