• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Penyelesaian Konflik Tanah, Komisi A DPRD Sumut Akan Panggil BPN

9 November
18:18 2019
0 Votes (0)

KBRN, Medan : Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) akan memangil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut untuk membahas permasalahan tanah di daerah tersebut. Penyelesaian konflik agraria menjadi prioritas untuk diselesaikan Komisi A DPRD Sumut periode 2019-2024.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution mengatakan, pihaknya sudah mulai mentabulasi berbagai persoalan rakyat di Sumut. Misalnya yang jadi prirotas adalah persoalan agrarian atau pertanahan.

“Kita sudah menjadwalkan akan memanggil BPN provinsi, Pemprov, PTPN II sampai PTPN IV. Karena persoalan tanah, khususnya di Sumut, itu banyak bersentuhan dengan PTP, baik BUMN maupun BUMD, dan swasta,” ujarnya di Medan, Sabtu (9/11/2019).

Terkait persoalan tanah tersebut, Irham mengungkapkan, dalam pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, ada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait sistem pengelolaan hutan yang belum diselesaikan oleh DPRD periode sebelumnya. Dalam Ranperda itu akan diatur pemberdayaan hutan untuk kepentingan sektor swasta dan rakyat.

“Ini harus sangat hati-hati karena hutan kita di Sumut sudah berubah fungsi jadi hutan perkebunan,” ujarnya.

Menurut politisi Golkar ini, hal itu harus benar-benar dipertimbangkan agar sumberdaya hutan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Karena kawasan hutan itu kawasan perkebunan. Di situ ada hak ulayat, ada masyarakat adat, kemudian ada masyarakat setempat yang secara turun-temurun mengelola hutan. Maka kita katakan bukan kita menghambat investasi di Sumut, tapi harus ada perimbangan antara investasi tapi tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00