• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Ombudsman: Tiga Kasus di Sumut Berpotensi Ganggu Stabilitas Nasional

12 October
15:01 2019
0 Votes (0)

KBRN, Medan : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar menegaskan bahwa beberapa isu lokal di Sumut berpotensi berdampak pada persoalan politik, hukum dan keamanan (Polhukam). Jika pemerintah tidak segera menyelesaikannya, maka persoalan tersebut akan menjadi "bom waktu" yang bisa "meledak" sewaktu-waktu dan mengganggu stabilitas nasional.

Abyadi mengungkapkan ketiga isu tersebut, pertama adalah masalah lahan eks HGU PTPN-II. Meski kasus tersebut sudah cukup lama, tapi pemerintah belum juga berhasil menyelesaikannya. 

Abyadi menilai, ada kebijakan yang tidak adil dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Proses penyelesaian yang dilakukan bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah kian rumit. 

"Yang membuat lahan eks HGU ini menjadi masalah, karena tanah tersebut sudah banyak menjadi kawasan pemukiman masyarakat yang padat dan kompak. Puluhan ribu jiwa penduduk menempatinya. Ini masalahnya," kata Abyadi di Medan, Sabtu (12/10/2019).

Abyadi menuturkan, kondisi tersebut akibat tingginya kebutuhan masyarakat atas tanah untuk pemukiman. Sementara di sisi lain, masyarakat tidak memiliki kemampuan membeli tanah resmi untuk pertapakan rumahnya. Masyarakat hanya mampu menjangkau membeli tanah di eks HGU. 

Namun dikatakan Abyadi, lahan lahan eks HGU itu justru diberikan kepada segelintir pengusaha dan kini telah berubah menjadi kawasan perumahan mewah, komplek pertokoan elit. Sementara masyarakat yang sudah membentuk tatanan sosial yang padat dan kompak dalam sebuah pemukiman, justru tidak diberikan."Penyelesaian masalah seperti ini kan justru memperumit masalah, bukan menyelesaikan masalah," kata Abyadi.

Masalah kedua, lanjut Abyadi, adalah kasus sekitar 250 hektar lahan pemukiman di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Lahan tersebut juga sudah menjadi kawasan pemukiman yang padat dan kompak. Saat ini, setidaknya sekitar 4000-an KK penduduk tinggal di kawasan itu. 

"Tapi mereka sama sekali tidak bisa mengurus sertifikat hak milik. Sebab, TNI AU menyatakan sebagai pemilik lahan pemukiman puluhan ribu jiwa penduduk itu. Sementara, lahan di sekitar kawasan itu, kini sudah menjadi kawasan pertokoan mewah," jelas Abyadi.

Selanjutnya masalah ketiga adalah, masalah layanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat secara luas. Misalnya, layanan pengurusan indentitas kependudukan (KTP Elektronik).

“Ini menjadi masalah besar, karena ketidakpunyaan KTP secara langsung akan mengakibatkan sulitnya mengakses layanan-layanan lainnya. Atau tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas negara lainnya,” ucapnya.

Abyadi mencontohkan, bagi masyarakat miskin yang tidak punya KTP misalnya, dipastikan tidak akan mendapatkan beragam fasilitas pemerintah untuk masyarakat miskin. Seperti mendapatkan fasilitas program Keluarga Harapan (PKH), dan sebagainya. "Bayangkan, berapa juta masyarakat miskin di Indonesia. Ini juga penyebabnya, penyaluran dana dana untuk orang miskin tidak tepat sasaran," ungkap Abyadi.

 

Abyadi menegaskan, ketiga masalah tersebut adalah bom waktu yang bila tidak ada langkah-langkah penyelesaian secara cepat, maka kelak akan "meledak" dan sulit dikendalikan.

“Kalau tidak ada penyelesaian, berarti tinggal menunggu waktu saja meledak. Tentu ini tidak kita inginkan.,” ujarnya.

Abyadi menuturkan, pihaknya juga sudah menjelaskan permasalahan tersebut kepada Tim Kemenko Polhukam yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Kamis (10/10/2019) lalu.

Abyadi berharap Kemenko Polhukam terlibat dalam proses penyelesaian masalah ini.

“Karena ketiga kasus di Sumut ini juga berpotensi menciptakan instabilitas di Indonesia,” cetusnya.

Menanggapi hal itu, Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Agung Prastitho yang memimpin Kunker Tim Kemenko Polhukam, berjanji akan menyampaikan ketiga hal tersebut kepada Menko Polhukam Wiranto. Agung mengatakan, ketiga kasus tersebut harus diselesaikan dengan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00