• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Ironis, Publik Belum Percaya Satgas Saber Pungli

9 June
14:28 2017
0 Votes (0)

KBRN, Dompu : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), hingga kini belum mendapat kepercayaan masyarakat. Terbukti, warga lebih memilih menggunakan media sosial, dari pada membuat laporan di Posko Pengaduan Saber Pungli yang dibangun di Mapolres Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pengaduan melalui media sosial, selain alasan pemberihan hukuman sosial, pengaduan ke Posko dirasa warga, birokrasinya terlalu ribet.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dompu, menuding ada ketidak seriusan Satgas Saber Pungli dalam memberantas praktek Pungutan Liar di Kabupaten Dompu. Terbukti, masih ditemukan pratek-pratek Pungutan Liar di lingkaran pelayanan publik. Ketua KNPI Kabupaten Dompu, Pura Taufan, Jum;at (9/6/2017) membuktikan ketidak seriusan Satgas Saber Pungli yang banyak terdapat anggotanya dari aparat penegak hukum, justru tidak bisa memberantas ditubuhnya sendiri, seperti terjadi pada pelayanan Kantor Satu Atap (Samsat).

Disamping itu, pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dikelola Kepolisian, juga luput dari pengawasan Satgas Saber Pungli yang nota bene bermarkas di Mapolres Dompu.

“Akibat ketidak seriusan itu, membuat publik memilih mengadukan ke Media Sosial dari pada ke Posko Pengaduan yang dibangun di Sat Intelkam Polres Dompu, saat menjadi korban pungli. Satgas, harus lebih membehani diri, agar kepercayaan publik lebih memilih mengadukan ke Satgas, dari pada mengumbar di Media Sosial,” katanya.

Kedepan, KNPI Kabupaten Dompu akan bersilahturahmi dengan Satgas Saber Pungli, guna mendapat gambaran kenapa muncul prasangka bahwa Satgas Saber Pungli, tidak serius. Semula, KNPI berharap, dibentuknya Satgas Saber Pungli, bisa memberantas praktek-pratek pungli, yang sudah pada kondisi akut di kabupaten Dompu.

“Sebetulnya kami melihat kondisi seperti ini, sempat mebentuk Posko pengaduan pungli. Karena kami percaya Satgas akan bekerja optimal, posko itu kami bubarkan,” tambahnya.

KNPI berencana akan mengatifkan kembali posko yang sempat dibangun. Pembentukan posko ini kali kedua ini, diilhami atas ketidak beranian warga dalam mengadukan ke posko, juga dijadikan ajang untuk mengawal kasus pungli yang dutangani saber.

Terpisah, Ketua Satgas Saber Pungli, Kompol Etek Riawan menduga, tidak digunakanPosko pengaduan oleh warga, akibat takut identitasnya dibuka jika membuat laporan. Etek menjamin, pengadu akan dijaga kerahasiaan, asal bisa menunjukkan siapa pelaku pungli, sehingga target yang dibidik, bisa segera diciduk. Etek menegaskan, satgas yang dipimpinnya tidak main-main dalam melakukan pemberantasan Pungli di Kabupaten Dompu. Terbukti, satu orang pegawai Samsat Dompu yang tertangkap dalam Operas Tangkap Tangan (OTT), saat ini selesai berkasnya dan sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan.

“Jangan kawatir, laporkan kepada kami, saya jamin identitas anda kami jamin. Jika tidak bisa atau tidak berani ke Posko, cukup telpon atau sms saya, kan nomor Hp saya sudah saya sebar,” katanya.

Etek tidak menyalahkan warga yang menggunakan media sosial untuk mempublish bahwa warga menjadi korban pungli. Cara-cara itu sah asal dilakukan dengan pelengkapan data yang akurat dan tidak menimbulkan fitnah. Namun sayangnya, dalam media sosial, korban hanya menyebut institusinya, dan tidak menyebut oknum yang melakukan itu. Etek berharap, ungkapan pengaduan warga yang menjadi korban pungli yang mempublis di media sosial, menjadi cambuk jajarannya untuk lebih serisu berkerja.

“Ya mudah-mudahan ini cambuk kami tim kami, untuk lebih tegas dan lebih giat bekerja,” katanya.

Sebelumnya, warga atas nama Wahyuddin melalui akun pribadinya, Wahyuddin NTB, mempublish buruknya birokrasi pelayanan di Kantor Samsat. Wahyuddin yang mengurus pembayaran pajak kendaraan dan perpanjangan STNK kendaraannya, mengaku harus berpindah-pindah loket untuk mengurus perlengkapan. Tidak hanya itu, setiap loket yang didatanginya, termasuk melakukan cek fisik dan penerbitan plat nomor harus membayar tiga puluh ribu hingga 150 ribu rupiah.

“Seharusnya, namanya kantor Samsat, cukuplah satu loket saja,” tulisnya dalam akun facebook miliknya yang sudah like lebih dari 300 orang.

Sayangnya, lanjut tulisan Wahyuddin dalam akun facebooknya, beberapa uang yang dikeluarkan itu, Wahyuddin tidak menerima selembar kuitansi sebagai bukti pembayaran. Postingan Wahyuddin ini, banyak mendapat komentar dari nitizen, yang rata-rata juga mengalami korban pungli dalam pengurusan surat-surat kendaraan. (din/adm)

  • Tentang Penulis

    Mujtahidin

    Reporter RRI Mataram di Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima, NTB. // WA :0813-5362-5075 // email : mujtahidin@rri.co.id. / didin74dompu@gmail.com // twitter : @didin_rri. // Telegram : @didin_rri_Mataram.

  • Tentang Editor

    RRI Mataram

    System Admin RRI Mataram

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00