• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada Serentak

KPA Sesalkan Penghentian Proses Hukum Kasus Pencabulan Anak

21 March
17:50 2017
0 Votes (0)

KBRN, Dompu : Penghentian proses hukum pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oknum kepala sekolah berinisial LKN, mendapat sorotan pemerhati anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPA) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, M Zailani, Selasa (21/3/2017) menuding ada permainan antara pelaku dengan aparat penegak hukum. Surat Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI Anak, Yohana S Yembise yang ditujukan ke Kapolri, tidak dipahami sepenuhnya oleh penyidik Kepolisian Resor Dompu. Zailani menegaskan, perkara pencabulan, apalagi terhadap anak, bukan delik aduan, yang bisa dihentikan atas dasar perdamaian. Menurutnya, perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban, hanya akan mempermudah proses persidangan, tanpa bisa menghentikan proses hukumnya.

“Kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak itu kan bukan delik aduan yang dengan seenaknya dicabut. Dompu itu kasus kekerasan dan pencabulan tertinggi loh di NTB, nak jika hukum tidak memberi efek jera, lantas dengan apa kita akan menekan angka ini,” katanya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Suhartomo menjelaskan, dihentikan proses penyidikan atas tersangka pencabulan, karena korban mencabut laporannya. Hukum, menurutnya harus berisfat fleksibel tanpa mengurangi ketegasannya. Jika korban melakukan pencabutan laporan, penegak hukum harus mengabulkan, asal dilakukan dengan kesadaran tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Ditanya terkait atensi Kapolri terkait persoalan pencabulan anak, Priyo mengaku semua kasus tindak pidana merupakan atensi yang harus dijalankan.

“Semua kasus itu merupakan atensi, hanya saja muncullah ada istilah ADR, yang memberi ruang bahwa penyelesaian perkara itu tidak mesti melalui jalur hukum, termasuk perdamaian itu,” katanya.

Priyo menduga, kasus ini menjadi perhatian publik, karena pelaku merupakan kepala sekolah. Priyo mengibaratkan, jika pelakunya rakyat biasa, tentu tidak akan seheboh ini. Dijelaskan, surat perdamaian itu sudah diketahui oleh pemerintah desa korban.

LKN (66), oknum kepala sekolah SDN 22 Nangakara Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terpaksa harus berurusan dengan hukum, akibat dilapaorakn keluarga korban pencabulan. LKN yang kini dipecat oleh Pemkab Dompu, akibat kasus ini diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya yang dbawah umur. Namun, setelah dua bulan menjadi tahanan Polres Dompu, LKN diketahui diluar tahaman. Informasi yang dihimpun, LKN dibebaskan karena keluarga korban pencabulan mencabut laporan polisi.

Selain KPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A), Kabupaten Dompu, juga mempertanyakan komitmen Polres Dompu, atas dibebaskannya pelaku pencabulan. Bahkan, DP3A, juga sempat bertemu dengan petinggi Polres, namun tidak dapat kejelasan terkait alasan dibebaskannya pelaku pencabulan.

“Hanya mendapat jawaban, jika sudah ada perdamaian dan korban sudah mencabut laporannya saja,” kata A Rahman Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak. (din)

  • Tentang Penulis

    Mujtahidin

    Reporter RRI Mataram di Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima, NTB. // WA :0813-5362-5075 // email : mujtahidin@rri.co.id. / didin74dompu@gmail.com // twitter : @didin_rri. // Telegram : @didin_rri_Mataram.

  • Tentang Editor

    RRI Mataram

    System Admin RRI Mataram

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00