• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada Serentak

Pertanyakan Komitmen KPHL, Ratusan Warga Gruduk Gedung DPRD

21 March
11:15 2017
0 Votes (0)

KBRN, Dompu : Ratusan anggota Gabungan Kelompok Tani Hutan Tofo Pajo Ronpo Wawo Rada, Kecamatan Hu'u dan Pajo Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mendatangi Gedung DPRD setempat. Kedatangan Gapoktan ini, untuk menanyakan komitmen KPHP Tofo Pajo Ronfo Pajo Wawo Rada di dua kecamatan itu, terkait dengan pembentukan kelompok tani hutan. Arifin, koordinator aksi, Selasa (21/3/2017) mengatakan, pada tahun 2014, KPHP diinisiasi Anggota DPRD Dompy, Ikhwayudin AK membentuk kelompok petani hutan di lokasi tersebut. Padahal, kelompok tani ini, dalam pemanfaatan hutan itu melakukan penanaman empon-empon, tanpa merusak pohon tegakan.

"Tapi apa yang terjadi, saat petani ingin memetik hasilnya, justru KPHP menggelar penertiban dan merusak pondok-pondok petani," katanya.

Bahkan, lanjut dia, penertiban itu tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Akibatnya, tanaman empon-empon yang ditanam petani, rusak dan tidak bisa dipanen lagi. Penanaman empon-empon itu, dilakukan dengan sistem tumpang sari.

"Jika kami petani dilarang memanfaatkan hutan, sementara banyak pengusaha berduit yang diperbolehkan membangun dan memanfaatkan kawasan hutan," lanjutnya.

Arifin juga menyayangkan sikap diam KPHP Toffo Pajo, yang melihat pelaku perusahan hutan Sono Keling di lokasi tersebut. Padahal, pelaku perusahan itu bukan dilakukan oleh kelompok tani, namun diindikasi dilakukan oleh sekelompok yang mengatasnakan petani untuk perluasan tanaman jagung.

Sementara itu, Ketua DPRD Yuliadin saat menerima kelompok tani hutan ini, berjanji akan memanggil KPHP. Surat pemangilan kepada KPHP sudah dikirimkan, namun dijawalkan Rabu besok. 

"Karena padatnya aggenda dewan, sebetulnya akan kami panggil besok (Rabu.red), tapi tidak mengapa yang penting kami serap dulu aspirasi kelompom tani hutan. Untuk pemanggilan KPHP, dijadwalkan lain waktu," katanya.

Koordinator 16 Dinas Kehutanan Provinsi NTB, yang manaungi Tofo Pajo Ronpo Wawo Rada, Putra Taufan mengatakan penertiban itu dilakukan karena kelompok tani hutan dilokasi tersebut, menyalahi komitmennya.

"Kelompok tani sendiri yang membuat peraturan, namun mereka sendiri yang melanggarnya," jelasnya.

Dalam aturan, kelompok tani yang mengelola kawasan dilarang merusak pohon pokok tegakan. Namun pendirian pondok didalam kawasan, dipastikan akan merusak lahan tegakan. Kawasan hutan lindung, harus steril dari lokasi pemukiman. Kelompok tani hutan hanya bisa memanfaatkan hutan dengan tanaman produksi semusim dan dilakukan dengan sistem tumpang sari. Dijelaskan, Dinas Kehutanan tidak melarang aktivitas dilokasi tersebut, bahkan sejak tahun 2014 KPHL sudah bermitra dengan kelompok tani hutanbdiwilayah tersebut.

Putra Taufan menegaskan, kawasan hutan Tofo Pajo Ronpo Wawo Rada, adalah kawasan Hutan Lindung, bukan Hutan Produksi. Pengawasannya dilakukan oleh Kesatuan Pemangku Hutan Lindung (KPHL) bukan Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP). Din

  • Tentang Penulis

    Mujtahidin

    Reporter RRI Mataram di Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima, NTB. // WA :0813-5362-5075 // email : mujtahidin@rri.co.id. / didin74dompu@gmail.com // twitter : @didin_rri. // Telegram : @didin_rri_Mataram.

  • Tentang Editor

    RRI Mataram

    System Admin RRI Mataram

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00