• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nusa Utara

Peringati HAKI 2019, Korps Adhyaksa di Talaud Sambangi OPD, Bank dan Masyarakat

9 December
19:05 2019
1 Votes (4)

KBRN, Talaud : Hari Antikorupsi sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional ( HAKI ), dan tahun ini sudah menjadi peringatan ke 16.

Peringatan HAKI  dilaksanakan di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaud, wilayah perbatasan antara Indonesia - Filipina. Terpantau RRI, peringatan momentum tersebut dilaksanakan melalui upacara yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Agustiawan Umar, SH, MH di halaman kantor Korps Adhyaksa, Senin (9/12/2019) pagi, dihadiri sejumlah pejabat dan staf.

Tidak sampai diisitu, siang harinya Kajari Agustiawan bersama personil menyambangi sejumlah organisasi perangkat daerah ( OPD ) di lingkup Pemkab Kepulauan Talaud , Bank SulutGo dan masyarakat di kompleks pelabuhan speed boat Melonguane untuk membagi - bagikan stiker, kaos dan mensosialisasikan  berkaitan dengan hari anti Korupsi.

" Sesuai juga dengan program dari  Kejaksaan Agung  kami melakukan sosialisasi berkaitan dengan Hari Anti Korupsi. Kami menyambangi  pemerintah daerah, dan tempat - tempat lainnya untuk saling mengingatkan dan menjauhi korupsi. Giat ini juga selaras dengan tema HAKI Tahun 2019 yakni  Bersama Melawan Korupsi, Menuju Indonesia Maju," ujar Kajari

Menurut Agustiawan, dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di pemda. Ada tiga instansi yang sangat rentan  terjadi Korupsi, yakni Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) , Dinas Kesehatan ( Dinkes ) dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ( Disdikpora ) .

" Saat ini  juga  begitu masif  korupsi ini terjadi. Bukan hanya di pemerintah daerah, tetapi juga dunia perbankan sangat mungkin terjadi," ucap Agustiawan

Lebih jauh dikatakan, sesuai hasil rapat koordinasi nasional ( Rakornas ) di Sentul  belum lama ini yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden menegaskan agar penegakan hukum ke depan harus lebih bersinergi dengan pemerintah daerah.

" Dalam artian bahwa meminimalisir terjadinya tindakan - tindakan koruptif. Maka beliau ( Presiden RI - red ) meminta aparat penegak hukum di daerah untuk lebih aktif bersinergi, atau bahkan mengingatkan pemda terhindar dari korupsi. Artinya, dalam setiap kegiatan, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan di daerah, presiden mengharapkan agar menghindari kegiatan - kegiatan  yang sifatnya kriminalisasi," tambahnya

Aparat penegak hukum juga diminta untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi, bukannya menunggu kasus tersebut terjadi baru ditindaki. Artinya sinergitas dan tindakan preventif lebih dahulu harus dilakukan.

Terkait dengan peringatan HAKI, Aleb Taariwuan   salah seorang warga Talaud yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang bentor berharap agar agar korupsi dapat diberantas dan tak ada lagi.

Di tempat sama, Atus Priat warga lainnya berharap agar Kejaksaan dapat lebih aktif dalam penegakan supremasi hukum termasuk pemberantasan korupsi.

" Korupsi itu sebaiknya diberantas, dan pemerintah maupun masyarakat harus tau bahwa itu tidak baik," tambah Join, warga lainnya yang berprofesi sebagai engginer speedboat.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00