• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nusa Utara

Kajari Talaud Kuliahi Pelaku Pengadaan di Lingkup Pemda Talaud Tentang Mitigasi Resiko Hukum

7 December
10:32 2019
2 Votes (4.5)

KBRN, Talaud : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, Agustiawan Umar, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam penerangan hukum yang bertema "Mitigasi Resiko Hukum Bagi Pelaku Pengadaan  (Pengguna Anggaran, Pokja pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat pengadaan (PP), PPHP, dan Vendor/ penyedia) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan Talaud, Jumat ( 6/12/2019).

Kegiatan yang dihelat di aula sekertariat daerah itu turut dihadiri Pelaksana tugas sehari - hari bupati kepulauan Talaud diwakili Asisten Ekbang ( Ass II ) Sekda Tony Gagola  bersama sejumlah kepal OPD, pejaba eselon III dan IV di lingkup pemda SKPD.

Dalam pemaparan materi, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud menjelaskan tentang Resiko Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang bisa mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi, mulai dari Definisi Umum Resiko, Sumber Resiko, Unsur Resiko, Analisis Resiko berdasarkan Metode Kualitatif dan Kuantitatif, Pengelolaan Resiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

"  Ada banyak resiko terjadinya tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pada umumnya. Salah satunya adalah suap menyuap. Hal tersebut merupakan konflik kepentingan dimana pemangku jabatan sering memanfaatkan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui prosedur prosedur yang terdapat dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Kajari Talaud

Lebih jauh dikatakan,  resiko terjadinya tindak pidana sudah dapat muncul ketika perencanaan penyusunan rencana kerja, proses pelelangan, proses penetuan hps, proses pekerjaan sampai di penyerahan hasil pekerjaan.

" Disamping penegakan hukum secara represif, penegakan hukum preventif sangat penting untuk memaksimalkan tujuan dari pembangunan itu sendiri agar sejalan dengan agenda strategis bangsa yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia," tegas Agustiawan

Oleh karena itu dalam kesempatan tersebut pimpinan korps adhyaksa di beranda utara NKRI ini  Kejaksaan menekankan agar para Pejabat Pembuat Komitmen serta seluruh pejabat yang berada di lingkup pengadaan barang dan jasa melakukan pengawasan secara menyeluruh untuk memaksimalkan pembangunan daerah dan terus berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ).

Agustiawan berharap agar kegiatan yang diadakan di daerah dapat berjalan secara profesional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

"  Dan aparat penegak hukum akan selalu memantau dan mengawasi terhadap indikasi - indikasi tindak pidana yang mungkin terjadi di wilayah kabupaten kepulauan talaud khususnya yang berkaitan dengan agenda strategis bangsa yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo agar pengembangan investasi, pembangunan dan lapangan pekerjaan serta peningkatan ekonomi khususnya di wilayah kabupaten kepulauan talaud tidak terhambat," tambahnya

Acara tersebut ditutup dengan pemberian plakat kepada SKPD dalam rangka mengapresiasi sinergitas antar jajaran pemerintah daerah kabupaten kepulauan Talaud dengan kejaksaan negeri kepulauan Talaud dalam mendukung program pembinaan masyarakat taat hukum dan program pengawalan dan pengamanan pembangunan dan pemerintahan di wilayah kabupaten kepulauan Talaud tahun 2019.

Saat ditemui RRI, Atas nama pemerintah daerah, Asisten Ekbang menyampaikan apresiasi dan rewarda atas atensi Kajari Kepulauan Talaud yang hadir langsung memberikan materi dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00