• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

DikSosBud & Iptek

Mahasiswa Malang Demo Tolak RUU Omnibus Law

24 February
13:45 2020

KBRN, Malang: Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Malang menggelar aksi demo di depang gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020). Sambil membentangkan sejumlah poster, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (ARD) ini menyuarakan penolakan terhadap RUU omnibus law yang kini dalam pembahasan DRR RI.

Dalam posternya, mahasiswa menuliskan sejumlah tuntutan, diantaranya bertuliskan ‘Lawan dan Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law’, ‘Pukul Mundur Neo Liberalis’, ’Laksanakan Reformasi Agraria’, ’Indonesia Ambyar karena Oligarki’, ’Tolak Politik Upah’, dan tuntutan lainnya. 

Koordinator aksi, Ramli Abdul Razak mengungkapkan, RUU Omnibus Law ini diklaim dirancang untuk menjawab kebutuhan pekerja UKM, hingga industri. Namun bagi mahasiswa, aturan dalam Ombinus Law justru secara eksklusif dibuat untuk mengagungkan posisi investor dan korporasi dibandingkan memberikan perlindungan terhadap hak rakyat. “Padahal konstitusi sudah memandatkan bahwa melindungi dan menyejahterakan rakyat harus lebih diutamakan,” katanya di sela aksi.

Menurutnya, segala kemudahan bagi investor atau korporasi ini justru dijamin oleh pemerintah. Hal itu terlihat dari kemudahan administrasi, berinvestasi, serta dihapuskannya Amdal dan IMB, hingga penghapusan saksi pidana investor nakal. “Mirisnya, kasus kriminalisasi terhadap masyarakat justru pelaku utamanya adalah korporasi itu sendiri, seperti kasus pembuangan limbah di Mojokerto. Melihat hal ini, negara abai melindungi dan membela rakyat,” tegasnya.

Rentetan persoalan yang muncul pasca pemilu 2019 juga dinilai mahasiswa justru melanggar hak asasi rakyat. RUU Omnibus Law dianggap telah merepresi beberapa gerakan akar rumput yang pro rakyat, terutama elemen buruh, petani, dan perempuan. “Masyarakat punya hak dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi kondisi sosial saat ini mencerminkan bagaimana penerapan demokrasi yang diberangus oleh negara,” tandas Ramli.

Untuk itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah seruan. Diantaranya lawan Omnibus Law, hentikan PHK sepihak yang menciderai buruh, tolak upaya pencabutan 5,2 juta subsidi kesehatan rakyat, stop perampasan tanah rakyat, berikan kebebasan jurnalis dalam meliput berita yang pro rakyat, serta seruan lainnya. “Aksi ini akan tetep berlanjut, penolakan akan terus diserukan,” ungkapnya.

Aksi mahasiswa ini ditemui oleh salah satu pimpinan DPRD Kota Malang, Rimzah. Menurut politisi Partai Gerindra ini, DPRD Kota Malang tidak punya wewenang untuk menolak atau memutuskan materi tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. “Di DPRD Kota Malang ada 10 parpol, dan 8 parpol diantaranya punya jaringan di pusat, contoh Gerindra ada Moreno. Saya berjanji akan langsung meneruskan tuntutan mahasiswa ini pada DPR RI ,” pungkas Rimzah.

00:00:00 / 00:00:00