• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi & Perbankan

Malang Raya Dapat APBN Rp 8,9 Triliun, Satker Diimbau Kelola dengan Efisien dan Akuntabel

4 December
13:22 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Sebanyak 163 satuan kerja (satker) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan telah  menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020.  Total Anggaran senilai Rp 8,9 triliun telah dialokasikan untuk satker di 5 (lima) daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Dari Rp 8,9 triliun itu, rinciannya meliputi Rp 7,8 triliun untuk 163 satker Kementerian atau Lembaga mitra kerja KPPN Malang, serta Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 300 miliar, dan dana desa sebesar Rp 781 juta.

Dengan telah dilaksanakannya penyerahan DIPA TA 2020 lebih awal, diharapkan satker dapat segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat realisasi pelaksanaan anggaran secara efisien dan akuntabel. 

“Pengesahan APBN tahun 2020 ini lebih cepat satu bulan dari jadwal sehingga penyerahan DIPA juga dapat diserahkan lebih awal. Hal ini tentu sangat baik karena satuan kerja pengelola dana APBN sudah dapat melaksanakan kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum tahun anggaran dimulai,” tutur Kepala Bidang Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Epi Sumanto, saat agenda Penyerahan DIPA di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, skenario ini didesain dengan harapan instrumen APBN akan menjadi stimulan guna mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan penyerahan DIPA yang lebih awal, satuan kerja Kementerian/ Lembaga pusat dan daerah dapat segera membuat perencanaan kegiatan, sehingga dapat mengaplikasikan penyaluran dana tersebut dalam kegiatan tugas pokok fungsi satker,” tuturnya. 

Pada tahun anggaran 2020, Provinsi Jawa Timur sendiri menempati urutan ketiga dalam besaran alokasi belanja negara  setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di tahun 2020, Jatim mendapatkan alokasi sebesar Rp 49,243 triliun yang dialokasikan untuk 87 Kementerian/ Lembaga.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati posisi yang sangat strategis serta mempengaruhi perekonomian di Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Epi Sumanto.

Selain agenda Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020, pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Malang, Teddy, turut serta menyampaikan pemaparan terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan agenda penandatanganan pakta integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja, Kepala KPPN Malang, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim. Hal ini merupakan upaya menjaga komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan good government dan good governance dalam pelaksanaan APBN sekaligus upaya mengawal implementasi zona integritas Wilayah Bersih Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00