• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

DikSosBud & Iptek

UB Kupas Revitalisasi Komunikasi Kepresidenan di Era Post Truth

14 November
20:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Informasi atau konten positif semakin dikuatkan, hal itu dilakukan untuk melawan maraknya peredaran informasi hoaks atau kabar bohong. Hal itulah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi yang positif. Isu mengenai hal ini yang kemudian dibahas dalam kuliah umum dan bedah buku yang digelar oleh Pogram Magister Ilmu komunikasi FISIP Universitas Brawijaya.

Bertemakan ‘Revitalisasi Komunikasi Kepresidenan di Era Post Truth’, kuliah umum ini menghadirkan Agustinus Raharjo yang Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden 2016-2019. Kuliah umum ini membahas fenomena komunikasi terkini di media sosial yang menjadi tantangan bagi strategi komunikasi kepresidenan. 

"Di era post truth ini, beredar banyak informasi hoaks. Untuk menghadapinya, kami berprinsip melawan hoaks dengan menyebarkan konten positif," kata Agustinus, Kamis (14/11/2019).

Alumnus Ilmu Komunikasi Unair ini mengungkapkan, konten-konten tersebut disebarkan melalui berbagai media komunikasi, seperti desain, advertising, broadcasting, dan kehumasan. “Tujuannya adalah melawan dan menyeimbangi informasi hoaks dengan inspirasi-inspirasi positif,” tuturnya.

Tim komunikasi kepresidenan, sambungnya, juga menggunakan strategi komunikasi yang mengutamakan data dan fakta dan membuat berbagai konten sesuai dengan karakter audiens. "Pak Jokowi sangat membantu dengan mengubah pola komunikasi beliau, yakni presiden yang dekat dengan rakyat dan melayani rakyat," kata pria yang kerap disapa Jojo ini.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa S1 dan S2 Ilmu Komunikasi UB ini juga disuguhi bedah buku berjudul ‘Cerita Di Balik Tirai Istana’ yang merupakan kompilasi keseharian kegiatan Istana termasuk strategi komunikasi kepresidenan merespon berbagai isu. 

“Acara ini diselenggarakan sebagai upaya membangun wacana penguatan kehumasan pemerintah terkait kajian di Prodi. Di era post truth ini, narasi pemerintah perlu ditingkatkan melalui peran kehumasan semua lembaga pemerintah," kata Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Rachmat Kriyantono.

Ia pun menilai, narasi pemerintah masih kalah, karena fungsi kehumasan masih bersifat parsial dan ego sektoral. Tentang buku, Rachmat mengatakan bahwa buku ini menunjukkan strategi-strategi jitu mengubah isu potensial menjadi reputasi. "Hanya saja, hal itu lebih didominasi di kehumasan istana. Perlu disuarakan humas lembaga lainnya,” pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00