• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Malang News

Terkendala Aturan, Kini Daerah Tak Bisa Pantau Tenaga Kerja Asing

15 October
14:06 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Pemerintah daerah kini tak bisa leluasa memantau pergerakan dan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang beraktivitas di daerah. Pasalnya, pemerintah daerah terkendala aturan setelah keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Aturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Aturan yang berlaku sejak 1 November 2018 lalu ini membuat peluang bagi TKA di Indonesia semakin terbuka lebar. “Kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan TKA saat ini terbatas. Karena saat ini seluruh perizinan TKA baru dan perpanjangan dilaksanakan di pusat," kata Plt Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang M. Damhudi, Selasa (15/10/2019).

Saat ini, data terakhir keberadaan TKA di Kota Malang berdasarkan update pada 2018 silam terdapat 44 tenaga kerja asing yang terdaftar. Mereka berasal dari Korea Selatan, Filiphina, China, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Belanda. Mayoritas bekerja sebagai pendidik baik guru atau dosen atau pengajar di lembaga kursus. “Ada juga yang bekerja sebagai marketing advisor, assistant sales manager, general manager, dan pembina rohani,’ ungkap Damhudi.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Di dalamnya, tertuang aturan dan tambahan posisi yang bisa diisi TKA. Mulai dari kategori konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah, hingga teknis. Dengan begitu, segala aturan dan perizinan semua terpusat di Kementerian Ketenagakerjaan. (Foto: Antara)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00