• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi & Perbankan

Target Rp 501 Miliar, Perolehan Pajak Daerah Kota Malang Kini Capai 64 Persen

17 September
15:38 2019
1 Votes (5)

KBRN, Malang: Perolehan pajak daerah Kota Malang menjelang akhir triwulan ketiga telah mencapai 64 persen dari target Rp 501 miliar.  Mengacu data yang telah dihimpun BP2D hingga 13 September 2019, jumlah anggaran yang telah dibukukan ke kas daerah sudah mencapai Rp 317 miliar. 

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto optimis target tersebut bisa terpenuhi saat tutup tahun nanti. Sebab, selama lima tahun belakangan, BP2D yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selalu memenuhi target, bahkan melampaui target dengan nilai progresif.

"Kami terus berupaya maksimal, Insyallah sebelum akhir tahun (target) sudah tercapai. Tetapi kami harus tetap bekerja keras menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Berbagai inovasi dan gebrakan akan terus kami geber hingga akhir tahun nanti,” katanya, Selasa (17/9/2019).

Pria yang kerap disapa Sam Ade d’Kross ini juga mengingatkan kepada Wajib Pajak (WP), khususnya yang melaporkan pajaknya sendiri alias self assesment supaya tertib dalam melaporkan omsetnya untuk pembayaran pajak daerah. "Menurut ketentuan, setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 WP harus melaporkan omset bulan sebelumnya atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk ketetapan pajaknya," ungkap Ade.

"Karena kalau melewati ketentuan tersebut, WP akan dikenai denda sebesar 25 persen dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 persen sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak," imbuh tokoh Aremania ini.

Sedangkan WP yang melakukan pelaporan pajak secara online, sambung Ade, tetap bisa melakukannya hingga tanggal 10 seperti biasa. "Apalagi saat ini sudah hadir aplikasi SAMPADE yang terus dioptimalisasi dan proses upgrade sehingga terintegrasi dengan sistem online banking yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui gadget, real time selama 24 jam," tuturnya.

Sementara bagi warga Malang yang belum memanfaatkan program 'pemutihan' Sunset Policy IV, dihimbau bergegas karena pelaksanaannya hanya sampai 17 November mendatang. “Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama dua bulan ke depan,” imbau Walikota Malang, Sutiaji.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018. "Temuan di lapangan, masih banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90’an dan kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan," tandasnya.

Untuk program Sunset Policy, tercatat sejauh ini sudah ada 1.529 WP yang memanfaatkan program Suncet Policy dengan realisasi pembayaran PBB Perkotaan mencapai Rp 1.061.893.391.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00