• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Malang News

HUT RI ke-74, Lapas Wanita Sukun Malang Ajukan Remisi Bagi 464 Narapidana

13 August
13:50 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Sebanyak 464 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Sukun Kelas II Malang diusulkan mendapat remisi pada peringatan HUT RI ke-74 tahun ini. Ratusan tahanan itu diajukan mendapat remisi lantaran telah memenuhi peryaratan secara substantif maupun administrasi.

Kalapas Wanita Kelas II Sukun Malang, Ika Yusanti mengatakan, tidak semua warga binaan diusulkan mendapat remisi. Di LP tersebut, saat ini terdapat total 656 warga binaan.

 "Sementara ini memang kami usulkan 464 orang, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang menyusul, batasnya sampai 16 Agustus mendatang. Nantinya, Surat Keputusan (SK) jumlah narapidana yang dipastikan mendapat  remisi akan turun tepat pada tanggal 17 Agustus mendatang," kata Ika, Selasa (13/8/2019).

Menurut Ika, syarat utama untuk mendapatkan remisi adalah syarat substantif berupa kelakuan baik yang dilakukan masing-masing warga binaan selama setahun terakhir. 

"Syarat utama adalah berkelakuan baik, ditunjukkan dengan tidak ada pelanggaran tata tertib sepanjang setahun, serta mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik. Pelanggaran disipilin diantaranya membawa handphone dalam lapas, berkelahi, serta melawan petugas," ungkapnya.

Selain itu, warga binaan yang berhak mendapatkan remisi adalah mereka yang sudah menjalani minimal 6 bulan masa hukuman. Besaran remisi pun berbeda-beda tergantung masa pidana yang sudah dijalani.

"Misalnya untuk narapidana di tahun pertama, menjalani masa hukuman enam bulan, maka remisi yang didapat adalah satu bulan. Jika sudah menjalani dua tahun, maka remisinya menjadi dua bulan, sampai paling bayak 6 bulan. Ada yang dapat remisi banyak karena masa hukumannya panjang dan sudah menjalani masa hukuman lama di dalam lapas," papar wanita berhijab ini.

Terkait persyaratan administratif, narapidana yang akan mendapatkan remisi harus sudah memiliki kutipan vonis pengadilan, serta berita acara pelaksanaan pidana dari kejaksaan. 

"Untuk tidak pidana lain seperti narkoba dan tipikor, harus ditambah syarat lain, yaitu surat keterangan dari penyidik, apakah dia kooperatif selamai menjalani penyidikan," tukas Ika.

Ika memastikan jika pemberian remisi ini gratis alias tidak dipungut biaya. Jika nantinya ditemukan adanya penarikan sejumlah uang agar narapidana bisa mendapat remisi, maka Ika menilai jika itu merupakan ulah oknum.

"Remisi itu gratis, jika ada yang bilang remisi harus beli dan bayar itu bohong. Jika ada yang bilang bayar bisa jadi itu dari narapidana atau oknum pegawai, padahal sama sekali tidak ada biaya," pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00