• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Malang News

Ditarget Rp 500 Miliar, Pemkot Malang Justru Panen Permohonan Keringanan Pajak

5 August
10:51 2019
1 Votes (5)

KBRN, Malang: Situasi dilematis tengah dihadapi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Ditarget mampu membukukan lebih dari Rp 500 miliar pendapatan pajak di tahun 2019, namun justru semakin banyak Wajib Pajak (WP) yang mengajukan keringanan pembayaran. Dari catatan BP2D, sejak awal Januari hingga akhir Juli lalu, sudah lebih dari 500 berkas pengajuan pengurangan dan keringanan pajak.

“Tentu saja ini situasi yang ironis. Di saat kami harus mampu mencapai target yang sedemikian tinggi, namun di sisi lain semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan keringanan untuk berbagai pembayaran pajak daerah,” kata Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, Senin (5/8/2019).

Warga yang mengajukan pajak tersebut, rinciannya, 434 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi & Bangunan (PBB), 32 dari Pajak Reklame, 14 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), 10 Pajak Hiburan dan masih banyak lagi pengajuan restitusi.

"Memang mekanisme pemberian pengurangan memang tidak menyalahi aturan. Prosedurnya bahkan tertuang dalam aturan baku. Tetapi untuk semua persetujuan terhadap keringanan pajak adalah kewenangan dari Walikota. Sedangkan khusus untuk pengurangan PBB, sudah ada pendelegasian kewenangan kepada kami sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Pemberian keringanan tersebut, sambung Ade, mensyaratkan berbagai kriteria dan ketentuan adminsitrasi serta verifikasi di lapangan. Seperti misalnya Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW dan kelurahan-kecamatan tempat tinggal wajib pajak.

"Namun tentunya kegiatan verifikasi lapangan tersebut akan sangat banyak menguras energi dan konsentrasi petugas pajak dalam rangka pelayanan dan pemungutan pajak sehari-hari," timpal Ade.

Ia menambahkan, banyaknya masyarakat yang mengajukan keringanan pembayaran pajak tentu saja tidak selaras dengan semangat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemkot Malang. Hal ini ke depannya akan berpengaruh negatif bagi pembangunan Kota Malang sekaligus juga berimplikasi pada kesejahteraan warganya. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam mengajukan permohonan keringanan pajak daerah. 

“Jadi tidak semua WP bisa serta merta mengajukan keringanan. Kami pun tidak tebang pilih dalam memberikan pengurangan. Ada aspek kelayakan dan pertimbangan seperti parameter kondisi sosial, ekonomi serta WP memang benar-benar memenuhi persyaratan. Semua juga harus selaras dengan regulasi,” tegas pria yang kerap disapa Sam Ade d'kross ini.

Menanggapi hal ini, Walikota Malang, Sutiaji memaklumi banyaknya permohonan pengurangan. Namun ia berharap hal tersebut tak lantas mengurangi semangat warga Bhumi Arema dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Tetap saya imbau dan dorong partisipasi aktif warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Karena pemanfaatannya juga akan kembali untuk warga dan untuk Kota Malang," tandasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00