• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Malang News

Semester Pertama, Serapan APBN di Malang Capai 48 Persen

11 July
15:24 2019
1 Votes (4)

KBRN, Malang: Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Malang Raya dan Pasuruan dinilai cukup baik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencatat, serapan anggaran hingga semester pertama tahun 2019 sebesar 48,24 persen.

"Secara umum, serapan anggaran sudah bagus, karena melebih target semester pertama yang dicanangkan sebesar 40 persen," kata Kepala KPPN Malang, Teddy, di sela Focuss Group Discussion (FGD) dan Evaluasi Serapan Anggaran Semester I, Kamis (11/7/2019). 

Ia mengungkapkan, selama tahun 2019, satker di wilayah kerja KPPN Malang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9,24 Trilun. Dari realiasasi 48,24 persen itu, angka riil untuk alokasi anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 4,4 trilun. Serapan itu rinciannya meliputi, jenis belanja pegawai terealisasi 64 persen, belanja barang 44 persen. belanja modal 12 persen, bansos 62 persen, serta DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 36 persen.

"Untuk serapan belanja modal memang masih rendah. Mungkin pengerjaan fisik sudah dimulai, tetapi pengajuan pembayaran baru sebatas uang muka. Tetapi kami yakin di triwulan ketiga ada peningkatan," ungkap Teddy. 

Selam setahun, target penyerapan anggaran ini sebesar 90 persen. Jika berkaca pada realiasasi tahun lalu yang mencapai 95 persenm, pihaknya optimis realisasi tahun ini bisa mencapai target. 

"Melalui kegiatan evaluasi kinerja hari ini, kami berharap tren yang sudah baik ini bisa dijaga dan dipertahankan sampai akhir tahun, kami optimis terpenuhi," tegas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPN Denpasar ini.

Sebagai upaya untuk mengapresiasi kinerja satuan kerja (satker) yang baik dalam pengelolaan anggaran, KPPN Malang juga memberikan penghargaan bagi 9 satker, mulai dari satker yang memiliki pagi lebih dari Rp 30 Miliar, kurang dari Rp 30 Miliar, serta Badan Layanan Umum (BLU). 

Satker itu meliputi Polres Malang, Polres Pasuruan, Rindam V Brawijaya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pasuruan, LP Wanita Sukun Malang, KPPN Malang, Polinema, Universitas Negeri Malang, dan Univeristas Brawijaya. 

"Ada 12 indikator kinerja pelaksana anggaran yang harus dipenuho satker ini untuk mendapatkan penghargaan. Diantaranya penyerapan anggaran, pertanggungjawaban yang tepat waktu, manajemen data kontrak, penyelesaian tagihan, serta indikator lainnya," tandas Teddy.

Selain evaluasi kinerja, KPPN Malang juga mensosialisasikan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diberlakukan mulai 1 Juli 2019. Dengan adanya penerapan kebijakan baru ini, diharapkan uang yang tersimpan dalam bendahara di satker dapat bermanfaat langsung bagi perekonomian masyarakat.

"Anggaran yang dialokasikan untuk satker, 60 persennya digunakan untuk operasional kantor, sementara 40 persennya diimplementasikan dalam bentuk KKP. Sehingga satker bisa belanja menggunakan kartu kredit, uangnya akan berputar dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung," pungkas Teddy. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00