• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Malang News

Plt Bupati Malang Mutasi Ratusan ASN, Disinyalir Tanpa Ada Ijin Tertulis dari Mendagri

10 June
18:36 2019
1 Votes (3)

KBRN,Malang: Mutasi jabatan terhadap ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada Jumat (31/05/2019) lalu, disinyalir belum dilengkapi dengan surat ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kendati demikian Plt Bupati Malang M Sanusi mengaku mutasi jabatan itu boleh dilakukan dan telah mendapat ijin lisan dari Mendagri.

"Masih diproses, sudah ada ijin lisan. Kami sudah mengajukan masih proses," ungkap Plt Bupati Malang M Sanusi, Senin (10/6/2019), saat ditanya RRI terkait ijin tertulis dari Mendagri dalam pelaksanaan mutasi ASN.

Karenanya, mutasi Jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang terhadap ratusan pegawai beberapa waktu lalu menjadi tanda tanya, apakah telah sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2008 atau tidak, karena Pemerintahan Kabupaten Malang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) pasca Bupati Malang Rendra Kresna divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diamanatkan dalam Pasal 132 huruf A ayat (1) Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4),atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Serta Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, diantaranya dilarang melakukan mutasi pegawai. Bahkan, Pasal 131 ayat (1) Apabila Kepala Daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2).

Sanusi menyebut telah mendapat surat sebagai Plt Bupati Malang dari Menteri Dalam Negeri. Surat Mendagri dengan nomor 131.35-1085 tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Malang Rendra Kresna dan menunjuk M Sanusi sebagai Pelaksana Tugas Bupati.

" Saya dapat surat sebagai Plt yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Malang, jadi mutasi kan boleh. Kami sudah mengajukan lama untuk melakukan mutasi, semua yang mengatur Sekda, katanya Sekda sudah," tegas Sanusi.

Terpisah, Seketaris Daerah Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono mengakui, ijin tertulis dari Mendagri tidak perlu diperoleh, sebab hanya rotasi yang dilakukan oleh Plt Bupati Malang. Menurut Didik amanat PP nomor 49 tahun 2008 itu untuk momen Pilkada. Sementara mutasi jabatan yang dilakukan beberapa waktu lalu itu rotasi biasa yang dilakukan Pemerintah Daerah.

" Ini kan bukan momen Pilkada. Yang harus mendapat ijin itu kalau rotasi naik atau turun jabatan seperti yang di dinas Kesehatan, Kominfo Sumberdaya Air kan masih Plt, harus pansel dan harus ijin dari Menteri. Jadi kalau rotasi biasa tidak ada yang naik atau turun tidak apa apa," urai Didik.

Kata Sekda, pada 6 Mei 2019 lalu Wakil Bupati Malang M Sanusi telah mendapatkan surat dari Mendagri yang menunjuk Wakil Bupati Malang menjadi Plt Bupati Malang untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Malang.

" Sehingga Plt Bupati Malang bisa melakukan apa saja diantaranya pelantikan, menandatangani DAK dan DAU sama dengan Bupati," tukasnya.

Disinggung apakah PP nomor 49 tahun 2008 otomatis diabaikan? Didik mengiyakan, sebab mengacu pada SK mendagri yang menunjuk Wakil Bupati Malang menjadi Pelaksana Tugas Bupati Malang.

" Iya PP 49 itu kan Pilkada. Kita kan tidak terkait Pilkada," imbuhnya.

Sehingga diyakini, tidak perlu mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malang.

Sementara, pantauan RRI, salah satu buntut dari mutasi jabatan akhir Mei lalu itu, para karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen mengirimkan petisi sebagai bentuk menolak kehadiran Direktur Baru RSUD. Ratusan karyawan menginginkan Direktur lama dipertahankan karena dinilai sudah membuat perubahan positif pada Rumah Sakit.

Petisi penolakan telah dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai bentuk penolakan dengan membubuhkan ratusan tanda tangan di atas spanduk ukuran besar yang dipasang di halaman depan RSUD di jalan Panji Kepanjen, hari ini.

Spanduk dukungan terhadap Direktur lama dipasang di halaman RSUD, bertuliskan 'Kami karyawan-karyawati RSUD Kanjuruhan memohon  untuk mempertahankan drg Mahendrajaya, SpKG sebagai direktur yang membawa RSUD Kanjuruhan Reborn 2020'.

Selain merotasi Direktur RSUD Kanjuruhan, sejumlah Pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya juga dimutasi. Juga ratusan ASN lainnya di berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.(Sp)

  • Tentang Penulis

    Syamsuddin Putra

    Reporter LPP RRI Malang-Sekali di Udara Tetap di Udara

  • Tentang Editor

    Syamsuddin Putra

    Reporter LPP RRI Malang-Sekali di Udara Tetap di Udara

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00