• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Malang News

Terima Banyak Aduan, MCW Desak Proses Pilkades Serentak di Kabupaten Malang Dievaluasi Total

15 May
16:00 2019
1 Votes (5)

KBRN,Malang: Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan evaluasi total terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap kedua tahun 2019 yang akan dihelat Juni mendatang.

Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fachruddin menjelaskan Pemilihan Kepala Desa serentak akan dilakukan di 268 desa pada 30 Juni 2019 mendatang. Namun, akhir akhir ini MCW menerima banyak aduan terkait proses Pilkades terutama berkaitan dengan pembiayaan, juga ditemukan adanya pertentangan aturan. 

" Kami menerima banyak aduan dari masyarakat terkait sumbangan warga untuk pembiayaan Pilkades, kami minta dievaluasi total proses Pilkades serentak nanti," jelas Fachruddin, Rabu (15/05/2019) sore.

Ia mencontohkan pengaduan yang diterima dari salah satu desa di wilayah Kecamatan Dau, yakni Panitia Penyelengara disinyalir meminta sumbangan kepada warga untuk biaya penyelenggaraan Pilkades. Kondisi tersebut juga terjad di salah satu desa di wilayah kecamatan Tajinan.

" Pengaduan dari salah satu desa di Kecamatan Pakisaji juga kami terima serupa modusnya," tukasnya.

Padahal pembiayaan penyelenggaraan Pilkades, lanjut Fachruddin telah diatur oleh sejumlah aturan, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu juga diatur dalam Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas  Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

"Pasal 48 ayat (1) sudah dijelaskan soal pembiayaan Pilkades dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBD," urainya.

Sementara, kata Fachruddin di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Malang nomor 39 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Malang nomor 32 tahun 2017 tentang Kepala Desa, pada pasal 18 disebutkan bahwa biaya penyelenggaraan Pilkades dibiayai oleh APBD dan APB Desa.

Karenanya, MCW menilai terdapat pertentangan aturan antara Permendagri dengan Perbup Malang terkait biaya Pilkades. Menurutnya, Peraturan Bupati tersebut masih mengacu pada Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Padahal telah terjadi Perubahan aturan yaitu Permendagri nomor 65 tahun 2017 yang mengamanatkan biaya penyelenggaraan Pilkades hanya dibebankan pada APBD.

" Kalau melihat teori hukum, aturan yang baru menghapus aturan lama sehingga pembiayaan Pilkades Kabupaten Malang tahap kedua hanya dibebankan pada APBD 2019 saja. Untuk itu kembali kami merekomendasikan agar dilakukan evaluasi total," tegas Fachruddin.

MCW juga mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk membuat surat edaran agar Panitia Pilkades tidak meminta sumbangan dari masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa serentak tahap kedua nanti.(Sp)

  • Tentang Penulis

    Syamsuddin Putra

    Reporter LPP RRI Malang-Sekali di Udara Tetap di Udara

  • Tentang Editor

    Syamsuddin Putra

    Reporter LPP RRI Malang-Sekali di Udara Tetap di Udara

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00