• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum & Kriminal

Komnas Perlindungan Anak Desak Kepolisian Cepat Tangani Kasus Pencabulan Anak

18 February
14:09 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Komnas Perlindungan Anak mendesak agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang oknum guru berinisial IM di salah satu sekolah dasar di Kota Malang. Bahkan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mendatangi Polres Malang Kota untuk melakukan audiensi, Senin (18/2/2019).

Didampingi sejumlah aktivis dari Aliansi Masyarakat Tolak Kekerasan Seksual, Arist menyampaikan jika Komnas Perlindungan Anak siap membantu kepolisian menuntaskan kasus ini. Pada pertemuan yang digelar di ruang eksekutif Polres Malang Kota, Arist ditemui Kabag Ops Kompol Sutantyo dan Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna. 

Sebelum mendatangi Polres Malang Kota, Komnas Perlindungan Anak sempat mendatangi sekolah tempat guru tersebut mengajar. "Didasarakan atas pengakuan kepala sekolah dan siswa, ternyata informasi tentang kejahatan seksual ini benar," katanya.

"Sedangkan kedatangan di Polres ini, 

saya mencari kejelasan klarifikasi hukumnya, apakah laporan korban sudah ditindaklanjuti, dan ternyata sudah ditindaklanjuti meski perlu keterangan saksi-saksi lain," imbuh Arist.

Selain klarifikasi terkait status hukumnya, Komnas Perlindungan Anak mengaku sia membantu kepolisian untuk menyelesaikankasus ini. Pihaknya berharap korban-korban yang telah dimintai keterangan, sehingga statusnya yang sebelumnya sebagai saksi, bisa berubah menjadi pelapor. 

"Kami juga hadir dalam rangka memberikan bukti petunjuk termasuk hasil investigasi kami dan rekam jejak dari pelaku, supaya pasal-pasal yang ditentukan nanti berkeadilan bagi korban. Kami juga ikut menjadi pelapor," tegas Arist. 

Ia menambahkan, tak hanya pendampingan huku, namun Komnas Perlindungan Anak juga turut melakukan terapi psiko sosial bagi para korban dan keluarganya. Sehingga jangan sampai ada pihak-pihak yang menghalangi proses hukum ini. Pasalnya, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan diketahui sempat melarang korban untuk melapor pada polisi dengan alasan menjaga nama baik sekolah.

"Jadi siapapun yang melakukan tindakan menghalangi padahal dia tahu bahwa ada kejahatan seksual atau pelanggaran hak anak, dan ikut membiarkan maka dapat dipidana 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Ini sudah saya sampaikan ke kepala sekolah dan Dinas Pendidikan," pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00