• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Kodiklat TNI Gelar Pelatihan Kesiapsiagaan Penanganan Konflik Sosial.

4 November
15:41 2019
0 Votes (0)

KBRN.Makassar: Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi S.IP.,M.Si secara resmi membuka Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Penanganan Konflik Sosial di Gedung Balai Pertemuan Hasanuddin (BPH) Makodam, Jl. Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/11/2019).

Latihan berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 4 hingga 8 Nopember 2019, mengusung tema "Kodam XIV/Hasanuddin membantu Pemda mengatasi konflik sosial di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI".

Mayjen Surawahadi menjelaskan, bahwa Latihan Kesiapsiagaan Operasional ini sangat penting bagi Kodam Hasanuddin sebagai Kotama Ops di wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

"Kodam Hasanuddin harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dalam mengatasi konfilk sosial sesuai peran dan tugas yang telah disiapkan agar mampu mengantisipasi segala bentuk kontijensi di wilayah khususnya dalam menangani konflik sosial", ujar Mayjen Surawahadi.

Pangdam berharap kepada para peserta latihan untuk bersungguh-sungguh dalam latihan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing serta mematuhi tata aturan dalam latihan.

Sementara Wadan Kodiklat TNI Marsma TNI R. Ismet Ismaya Saleh mengatakan, Kodam Hasanuddin memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas wilayahnya yang meliputi Sulselbatra.

 

"Kondisi perkembangan ancaman semakin komplek dan perkembangan lingkungan strategis (banglingstra) yang sangat dinamis saat ini, akan banyak potensi ancaman maupun gangguan yang mungkin saja dapat terjadi setiap saat sehingga memerlukan tindakan antisipatif guna mencegah dan mengatasi setiap gangguan", ungkapnya.

Dikatakan, salah satunya LKO ini menjadi penting untuk menguji kesiapsiagaan operasional Kodam XIV/Hasanuddin dalam melaksanakan tugas mengatasi konflik sosial.

"Manfaat dari latihan ini bukan hanya bagi TNI saja, akan tetapi pemerintah daerah, Polri dan seluruh komponen masyarakat yang terkait dalam penanganan konflik sosial di wilayah", pungkasnya”katanya.(Sarif)

 

 

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00