• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum

Terpidana Korupsi Wabup Ponorogo Batal Dieksekusi, Kejari Cari Second Opinion

3 December
14:48 2019
1 Votes (5)

KBRN, Ponorogo : Kejaksaan Negeri Ponorgo akan terus berupaya melakukan eksekusi terhadap terpidana korupsi mantan Bupati Ponorogo Periode 2010-2015 Yuni widyaningsih, setelah gagal dieksekusi pada kamis (28/11/2019) lalu. karena alasan gangguan jiwa atau Depresi.

Kejaksaan saat ini tengah berupaya melakukan eksekusi sesegera mungkin untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung atas Vonis Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap atau Inkrah, atas kasus kodrupsi dana Pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran  2012-2013 yang menjerat Yuni Widyaningsih, atau yang akrab disapa Ida.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ponorogo Kundrat Mantolas menyatakan terkait surat permohonan dari pihak dokter Yuni yang menjadi dasar penundaan eksekusi, pihak kejaksaan akan langsung berkoordinasi dan mengkonfirmasinya langsung ke Pihak Rumah Sakit Hermina Solo-JawaTengah, untuk memastikan kondisi Yuni yang sebenarnya, apakah benar-benar mengalami depresi atau hanya berpura-pura.

Untuk itu Pihak Kejari Ponorogo juga berencana meminta Second Opinion atau Pendapat Ahli lainnya  kepada Dokter Spesialis untuk memastikan keadaan yang sebenarnya. Dan menajadi pertimbangan dalam melakukan eksekutsi Putusan MA.

“Nah kami nanti akan coba menghubungi RS. Hermina Solo langsung kepada dokter yang menandatangani surat keterangan untuk menanyakan seberapa serius gangguan kejiwaan atau depresi yang diderita oleh terpidana,” terang Kundrat, Selasa (03/12/2019).

Diberitakan sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, batal mengeksekusi mantan wakil bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih yang telah divonis oleh Mahkamah Agung atas kasasi bersangkutan berupa hukuman 6 tahun penjara, denda 200 juta rupiah subsider 6 bulan penjara, dan pidana uang pengganti 1 Milyar 50 juta Rupiah.

“Kemudian kami juga akan mencoba meminta second opinion dokter spesialis untuk menjadi bahan pertimbangan kami dalam melaksanakan eksekusi putusan tersebut ,” Imbuh Kundrat.

Mantan wakil bupati Ponorogo itu terjerat kasus korupsi dana bantuan alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan tahun anggaran 2012 dan 2013 dengan total anggaran sebesar Rp8,1 miliar. Kasus ini telah disidik sejak tahun 2014. Dalam perjalanan proses hukum, kepala Dinas Pendidikan dan delapan orang yang terlibat sudah divonis dan dipenjara.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00