• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

BPJS Madiun Nunggak Milyaran Rupiah ke RSUD Kota Madiun

21 October
14:42 2019
0 Votes (0)

KBRN, Madiun : BPJS Kesehatan cabang Madiun hingga saat ini masih memiliki tunggakan pembayaran klaim di sejumlah rumah sakit. Di RSUD Kota Madiun saja, tunggakan klaim yang belum dibayarkan sampai akhir September 2019 mencapai Rp35,6 Milyar. Kondisi itu diperparah jika premi BPJS dinaikkan dua kali lipat pada tahun 2020.

Hal itu diungkapkan Walikota, Maidi usai menghadiri Forum Kemitraan BPJS semester II tahun 2019 di Hotel Aston Madiun, Senin (21/10/2019). Terkait masih adanya tunggakan sekaligus kenaikan iuran BPJS mulai tahun depan, pemkot pun juga berencana mengembalikan ke program sebelumnya yakni melalui jaminan kesehatan masyarakat semesta (jamkesmasta).

Hanya saja, pihaknya akan berkirim surat terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Jika diperbolehkan, pelayanan kesehatan akan dikelola secara mandiri walaupun Kota Madiun sudah Universal Health Coverage (UHC).

“Ya lebih enak jamkesmasta. Tapi kita kirim surat dulu ke kementerian terkait kendala yang dialami daerah, langkah apa yang harus kita ambil. Karena untuk beli obat pasiennya BPJS ini  yang belum bisa terbayar oleh BPJS. Seperti di pemkot saja ada Rp35 Milyar,” ungkap walikota.

Ia menegaskan, jika tunggakan itu tidak segera dibayar dan terus berlanjut, maka akan mempengaruhi pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit.  Apalagi, untuk menutup biaya operasional yang belum terbayarkan oleh pihak BPJS, pemerintah daerah tidak diperbolehkan hutang ke bank.

“Apalagi tahun depan sudah naik 100 persen. Seperti ini saja belum bisa terselesaikan. Kalau ini nanti terus berlanjut preminya tidak dibayar, rumah sakit kan mengalami kolaps,” katanya lagi.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Madiun, Tarmuji mengungkapkan, masih adanya tunggakan pembayaran klaim ke sejumlah rumah sakit disebabkan karena dana dari kantor pusat belum turun. Nominal tunggakannya berbeda-beda setiap daerah.

“Yang pasti setiap ada dana ya dikirim, saat itu juga kami lakukan pembayaran ke rumah sakit,” tutur Tarmuji.

Untuk menutup biaya operasional rumah sakit, pihaknya menyarankan agar setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan menerapkan pola Supply Chain Financing (SCF) atau meminjam dana talangan dari bank yang ditunjuk. Nantinya, pihak rumah sakit tidak dibebani bunga, tetapi bunga dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Sebab, BPJS pun sesuai regulasi tidak diperbolehkan pinjam ke bank. Tarmuji menjelaskan, dua rumah sakit yang selama ini sudah menerapkan sistem SCF yakni RS. Widodo Ngawi dan Rumah Sakit Darmayu Ponorogo. Ia berharap, solusi tersebut dapat diterapkan di rumah sakit yang menjadi coverage area BPJS Kesehatan Madiun, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.

  • Tentang Penulis

    Eka Wulan

    Reporter RRI Madiun, Kerjaaaa Kerja Kerjaaa !!!!!!! Semuangatttt

  • Tentang Editor

    Eka Wulan

    Reporter RRI Madiun, Kerjaaaa Kerja Kerjaaa !!!!!!! Semuangatttt

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00