• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Kasus Kekerasan Perempuan Meningkat Di Kota Lhokseumawe Dan Aceh Utara

26 February
08:37 2020
0 Votes (0)

KBRN Lhokseumawe: Disebuah ruangan cafee sekitar Pukul 15 Wib Rabu pagi (26/02/2020), berkumpul sejumlah Kaum Perempuan anti kekerasa. Terdiri  Akademisi Unimal, dan Anggota Forum Pengada Layanan (FPL), juga Komunitas Perempuan Mereka tampak serius dalam pembahasan beragam bentuk kekerasan seksual anak dan perempuan juga KDRT  Meningkat terjadi  dari tahun ketahun.  Sebanyak 38 persen korban pelecehan seksual dialami anak usia 3 hingga 18 tahun, dan 68 persen korban kekerasan berumur 19 hingga 40 tahun.

Tingginya kasus dialami kaum perempuan tersebut, dikatakan Direktur  Lebaga  Bantua Hukum (LBH) Apik  Aceh  Roslina Rasyid dapat dilihat dari jumlah kasus ditangani FPL di tiga Kabupaten Kota Lhokseumawe ,  Aceh Utara dan Bener Meriah, sekitar 115 kasus ditahun 2018. Sementara data  akhir  tahun 2019  ditangani FPL  LBH Apik  tercatat sekitar 123 kasus terbagai dalam bentuk KDRT  dan pemerkosaan serta  pelecehan anak  yang ironisnya dilakukan orang terdekat memiliki hubungan dengan korban.

Lemah pemahaman Masyarakat  dan Aparatur Desa dalam meng implementasikan  Qanun no 6 tahun 2009 tentang pemberdayaan juga perlindungan perempuan , menyebabkan sebagian banyak pelaku kejahatan seksual tidak tersentuh penyelasaian hukum.

,”Banyak kasus perkosaan dan kekerasan ditangani peradilan adat, misalnya kasus terjadi didesa orang menganggap kasus itu menjadi aib sehingga ditutup atau diselesaikan secara adat sehingga tidak proses hukum terhadap pelaku,” Sebut Roslina Rasyid Direktir LBH Apik

Selain fenomenakekerasan perempuan tidak tertangani karena alasan tertentu,dikatakan Roslina Rasyid , dewasa ini juga banyak ditemukan kasus kekerasan seksual menimpa anak disabilitas tidak terungkap karena alasan tidak mempunyai cukup alat bukti,sehingga mereka juga tidak mendapatkan keadilan, demikian juga  hak pemulihanyang belum sepenuhnya terpenuhi.

Menanggapi pernyataan kasus kekerasan dialami kaum disabilitas ditengarai tidak mendapatkan keadilan, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lhokseumawe Lilis Indrayani yang ikut hadir angkat bicara pada Penyelesaian pelimpahan 3 kasus dialamianak disabilitas Tuna rungu, sementara katagori Tuna netara sulit ditangani karena mereka tidak bisa pelaku.

,”diitahun 2018/2019,kita ada menindak lanjuti  3 laporan kasus anak disabilitas , 2 sudah P21 dan  1 lagi sudah terkirim berkasnya  untuk diajukan kepengadilan,itu untuk kasus disabilitas Tuna Runguyang dapat kita periksa menggunakan ahli bahasa,  Kecuali katagori Tuna Netra karena mereka  tidak bisa melihat pelaku.”Ujar kanit PPA Polres Lilis Indrayani.

Melihat fenomena  dari berbagai bentuk kasus berakibat fatal pada Psikologis korban,LBH APIK mendesak  Pemerintah Daerah  melalui Dinas Terkaituntuk memberikan jaminan perlindungan dan  penanganan juga pemulihan korban kekerasan perempuan.

Selain diperlukan jaminan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah terhadap  perlindungan perempuan  juga diharapkan adaya regulasi  dan  implementasi kasus  ditangani, sehingga kedepan korban kekerasan juga dapat mengakses keadilan dan pemulihan secara baik.(FIK/MS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00