• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Press Release

Komisi V DPR Aceh Meminta Plt Gubernur Besuk Nelayan Aceh di India

19 February
18:12 2020
0 Votes (0)

KBRN, Banda Aceh : Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diminta membesuk 25 nelayan Aceh yang kini ditahan di Andaman, India. Para nelayan ini ditahan otoritas India karena dianggap melanggar batas laut negara.

Sedangkan Plt Gubernur dan beberapa pejabat Aceh saat ini dilaporkan sedang berada di India dalam rangka kunjungan kerja, diharapkan kunjungan punya makna dan bisa menyemanganti rakyat Aceh yang jauh dari keluarganya.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada para wartawan, Rabu (19/02/2020).

“Jangan sampai meninggalkan India tanpa membesuk para nelayan Aceh yang ditahan di Andaman. Saya berharap adanya perhatian yang sama dari Plt gubernur kepada para nelayan Aceh seperti halnya mahasiswa di Wuhan,” kata Iskandar Al-Farlaky.

Iskandar berharap Plt gubernur dapat bertemu langsung dengan para nelayan Aceh yang ditahan di Andaman.

“Karena dengan begitu, Plt dapat mendengar curhat para nelayan ini. Mereka warga Aceh juga yang butuh perhatian dari pemerintah Aceh. Mumpung sedang di India, maka apa salahnya jika berkunjung ke lokasi nelayan Aceh ditahan. Tak etis jika mereka dibelakangi,” kata politisi Partai Aceh ini.

“Plt harus mendengarkan curhatan hati nelayan ini. Mereka punya keluarga di Aceh. Punya anak istri,  minimal kalau belum bisa dibawa pulang, kasih uang saku ke mereka, kasiha kondisi rakyat Aceh begini," ujarnya. 

Menurut Iskandar, jumlah nelayan Aceh yang ditahan di luar negeri mencapai 59 orang. Jumlah ini berdasarkan informasi yang diperolehnya dari panglima laot Aceh. Adapun rinciannya, 33 orang ditahan di Thailand, 25 orang di Andaman India, serta 1 orang di Myanmar.

Iskandar sebelumnya juga sempat bertemu dengan sejumlah keluarga nelayan yang kini ditahan di Thailand. Mayoritas keluarga nelayan yang ditahan adalah keluarga miskin serta memiliki anak yang masih kecil.

Pemerintah Aceh sendiri, kata Iskandar, dinilai belum serius dalam mengadvokasi kebebasan para nelayan ini.(MS)

00:00:00 / 00:00:00