• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Budaya & Wisata

Wabup: Semua Gampong di Aceh Utara, Miliki Qanun Adat dan Reusam

11 December
16:16 2019

KBRN, Lhoksukon : Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf meminta semua gampong di daerah ini memiliki qanun gampong tentang adat dan reusam, sehingga setiap perkara hukum ringan atau konflik sosial yang terjadi dapat diselesaikan dengan acuan qanun tersebut.

“Hal ini sangat penting, mengingat hingga saat ini masih sangat sedikit gampong-gampong di Aceh Utara yang telah membuat qanun gampong tentang adat dan reusam. karena keberadaan qanun itu sangat urgen dan mendesak, mengingat kian seringnya terjadi kasus-kasus di tengah masyarakat, baik yang bersifat hukum maupun konflik sosial.”terang Fauzi Yusuf, Rabu (11/12/2019).

Wakil Bupati sangat berharap agar gampong-gampong di Aceh Utara segera merealisasikan membuat qanun tentang adat dan reusam, sehingga perkara-perkara yang terjadi gampong tersebut dapat diselesaikan dengan lebih arif dan bijak sesuai kearifan lokal yang telah diatur dalam qanun, dan tidak melanggar dengan aturan hukum dalam qanun syariat.

“Tekait qanun adat dan reusam sudah kita sampaikannya beberapa kali setiap pertemuan dengan forum masyarakat dan kepada aparatur gampong saat turun ke kecamatan-kecamatan dalam rangka evaluasi kinerja aparatur gampong,”jelasnya.

Menurutnya, ketika terjadi suatu perkara hukum di gampong seringkali diselesaikan tanpa berdasarkan aturan tertulis milik gampong, atau semacam qanun. Sehingga hal ini sangat berisiko digugat kembali atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum. 

“Oleh karena itu, kita mendesak setiap gampong perlu membuat qanun gampong, sehingga kedudukan acuan hukum tersebut bisa menjadi pegangan bagi aparatur atau petua adat saat menyelesaikan perkara di gampong tersebut,” harapnya.

Selain itu Fauzi Yusuf menyebutkan, pihak gampong bisa menggunakan anggaran dana desa. Anggaran ini dibutuhkan misalnya untuk rapat-rapat saat mengundang tim ahli atau saat public hearing jika diperlukan. Juga misalnya untuk membayar honorarium tim penyusun qanun.

“Kita juga mengigatkan kepada gampong dalam menyusun qanun adat dan reusam tersebut isinya tidak melanggar dari qanun syariat yang berlaku menyeluruh di Aceh. Sanksi-sanksi yang diterapkan juga tidak boleh menyimpang dari aturan syariat, karena fungsi qanun gampong ini nantinya tentu akan menjadi semacam pageu gampong atau payung hukum demi kemaslahatan ummat dan juga berfungsi untuk penegakan  amar ma'ruf nahi mungkar.”pungkasnya. (FUL/DY).

00:00:00 / 00:00:00